beritax.id – Isu harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia yang disebut lebih mahal dibandingkan Malaysia kembali mencuat setelah terungkapnya kasus korupsi di Pertamina beberapa hari lalu. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan bahwa harga BBM di Indonesia dan Malaysia tidak bisa dibandingkan secara langsung. Menurutnya, harga di setiap negara sangat bergantung pada kebijakan pemerintah masing-masing.
“Harga minyak itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah mau memberikan harga berapa kepada rakyatnya. Sebetulnya untuk fair itu tidak bisa kita bandingkan karena mungkin ada subsidi dan segala macamnya,” kata Sudirman dalam program *Gaspol!* yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas.com, Sabtu (2/3/2025).
Sudirman menambahkan bahwa yang lebih penting adalah ketersediaan BBM yang terjamin. “Yang lebih penting itu ketersediaannya cukup terjamin,” sambungnya. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan daya beli masyarakat dalam menetapkan kebijakan tarif BBM.
Harga BBM dan Daya Beli Masyarakat
Meski harga BBM di Indonesia tidak bisa dibandingkan langsung dengan Malaysia, Sudirman mengakui bahwa dari sisi rata-rata pendapatan (income), Indonesia relatif mahal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kalau dari sisi rata-rata income, BBM kita relatif cukup mahal bagi masyarakat bawah,” ucap dia.
Hal ini menjadi perhatian serius, terutama mengingat BBM merupakan kebutuhan pokok yang memengaruhi biaya hidup sehari-hari. Sudirman menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan ketersediaan BBM yang cukup dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Kebijakan Pemerintah dan Subsidi BBM
Sudirman menjelaskan bahwa kebijakan harga BBM di setiap negara sangat dipengaruhi oleh keputusan politik dan ekonomi pemerintah setempat. Di Indonesia, kebijakan subsidi BBM sering kali menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas dan melindungi daya beli masyarakat. Namun, kebijakan ini juga harus diimbangi dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk menghindari potensi penyimpangan, seperti kasus korupsi yang baru-baru ini terungkap di Pertamina.
“Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan harga BBM tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sudirman.
Pandangan Partai X: Transparansi dan Keadilan Sosial
Menanggapi isu ini, Rinto Setiyawan, anggota Majelis Tinggi Partai X, menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan sosial dalam kebijakan harga BBM. Menurutnya, Partai X selalu mengedepankan prinsip bahwa setiap kebijakan publik harus dijalankan dengan efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Kebijakan ini harus mempertimbangkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat,” tegas Rinto.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan BBM untuk mencegah potensi korupsi dan penyimpangan. “Kasus korupsi di Pertamina harus menjadi pelajaran berharga. Pemerintah harus lebih transparan dalam mengelola sumber daya energi agar tidak merugikan rakyat,” tambahnya.
Kesimpulan: Kebijakan Harga BBM
Isu harga BBM di Indonesia yang lebih mahal dibandingkan Malaysia memang tidak bisa dibandingkan secara langsung. Hal ini karena perbedaan kebijakan dan kondisi ekonomi di masing-masing negara.
Namun, yang menjadi perhatian bagaimana kebijakan tersebut hsrud dapat memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Dengan prinsip transparansi dan keadilan sosial yang diusung oleh Partai X, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan harga BBM benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
