beritax.id – Sebuah tawaran fantastis dari perusahaan teknologi kecerdasan buatan (AI) kepada dua petani perempuan di Kentucky, Amerika Serikat (AS), berujung penolakan. Perusahaan teknologi tersebut menawarkan pembelian lahan pertanian keluarga mereka dengan nilai mencapai US$26,48 juta atau sekitar Rp472 miliar. Namun, tawaran bernilai ratusan miliar rupiah itu ditolak karena pemilik lahan menilai tanah tersebut bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari sejarah keluarga, sumber kehidupan, dan warisan yang telah dijaga selama hampir dua abad.
Delsia Bare (54) dan ibunya, Ida Huddleston (83), merupakan pemilik lahan yang menjadi incaran perusahaan teknologi AI yang diduga kuat adalah Meta. Lahan milik Bare seluas 463 acre atau sekitar 187 hektare ditawar dengan harga US48.000peracre,sementaralahanHuddlestonseluas71acreditawarUS60.000 per acre. Tawaran tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan pusat data (data center) raksasa berkapasitas 2,2 gigawatt.
Awalnya, kedua petani tersebut sempat menyepakati tahap awal transaksi. Namun, setelah mengetahui rencana penggunaan lahan untuk pembangunan pusat data, Bare membatalkan kesepakatan dan menolak menjual tanah keluarganya. Bagi mereka, nilai tanah tidak hanya diukur dari harga jual, tetapi juga dari hubungan historis, nilai sosial, dan keberlanjutan kehidupan yang melekat di dalamnya.
Pembangunan Teknologi Harus Tetap Menghormati Hak Rakyat
Peristiwa di Kentucky tersebut menjadi gambaran bahwa perkembangan teknologi, termasuk industri kecerdasan buatan, membawa konsekuensi sosial yang harus dikelola secara bijaksana. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai pembangunan dan investasi memang penting bagi kemajuan suatu negara. Namun, kemajuan tersebut tidak boleh mengabaikan hak rakyat atas tanah, lingkungan, serta keberlangsungan hidupnya.
“Negara memiliki tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Maka ketika ada pembangunan besar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, negara harus memastikan rakyat tidak menjadi korban atas nama investasi,” ujar Prayogi.
Menurutnya, negara tidak boleh hanya melihat pembangunan dari sisi nilai ekonomi, jumlah investasi, atau pertumbuhan industri. Negara juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keberlanjutan, dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.
Tanah Bukan Sekadar Komoditas Ekonomi
Prayogi menjelaskan, kasus petani di Kentucky menunjukkan bahwa tanah memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar nilai finansial.Bagi sebagian masyarakat, tanah merupakan tempat tinggal, sumber penghidupan, ruang budaya, dan warisan keluarga yang memiliki nilai sejarah. “Ketika seseorang mempertahankan tanahnya, belum tentu karena menolak kemajuan. Bisa jadi karena mereka sedang mempertahankan identitas, kehidupan, dan hak yang sudah melekat selama bertahun-tahun,” katanya.
Dalam perspektif Partai X, rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara. Pejabat dan pemerintah bukanlah pemegang kekuasaan mutlak, melainkan pihak yang mendapatkan mandat untuk melayani kepentingan rakyat. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai dasar utama.
Prinsip Negara: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Prayogi kembali menegaskan bahwa fungsi negara harus berjalan secara seimbang. Berdasarkan prinsip Partai X, negara merupakan entitas yang terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintah yang menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan dengan tujuan mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam prinsip tersebut, tugas negara terbagi menjadi tiga fungsi utama, yaitu:
1. Melindungi Rakyat
Negara wajib memastikan masyarakat tidak kehilangan hak dasar akibat kepentingan ekonomi atau proyek pembangunan. Perlindungan tersebut mencakup hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, serta hak untuk menentukan masa depan kehidupan masyarakat.
2. Melayani Rakyat
Pemerintah harus menghadirkan pelayanan yang memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembangunan teknologi, industri, maupun infrastruktur harus dirancang agar rakyat menjadi penerima manfaat, bukan hanya pihak yang menanggung dampak.
3. Mengatur Rakyat
Negara memiliki kewenangan membuat aturan agar kepentingan individu, masyarakat, dan pembangunan dapat berjalan secara seimbang. Aturan harus memastikan investasi tetap berjalan, tetapi tidak mengorbankan kelompok masyarakat yang memiliki posisi lebih lemah.
Investasi Teknologi Harus Berjalan dengan Prinsip Keadilan
Menurut Prayogi, pembangunan pusat data dan industri AI merupakan bagian dari perkembangan ekonomi digital yang tidak dapat dihindari. Namun, pembangunan tersebut membutuhkan tata kelola yang memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik.”Teknologi adalah alat. Tujuan akhirnya tetap kesejahteraan manusia. Jangan sampai manusia dikorbankan hanya karena mengejar percepatan teknologi,” jelasnya.
Ia menilai negara harus memiliki mekanisme yang kuat agar setiap proyek investasi besar mempertimbangkan aspek sosial sebelum berjalan.
Solusi Partai X: Pembangunan Berbasis Keadilan dan Akuntabilitas
Prayogi menyampaikan beberapa solusi berdasarkan prinsip Partai X agar pembangunan nasional tetap berpihak kepada rakyat. Pertama, memperkuat perencanaan pembangunan yang melibatkan rakyat. Setiap proyek besar yang berdampak terhadap masyarakat harus melalui proses dialog dan musyawarah yang melibatkan warga terdampak.Prinsip ini sejalan dengan gagasan bahwa pengelolaan negara harus dijalankan melalui kebijaksanaan dan perwakilan untuk kepentingan bangsa. Masyarakat bukan hanya objek pembangunan, tetapi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Kedua, menghadirkan regulasi investasi yang melindungi rakyat. Negara harus memastikan investasi memiliki standar perlindungan sosial yang jelas.Perusahaan yang masuk harus memenuhi kewajiban terhadap masyarakat sekitar, termasuk perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekonomi lokal, dan penghormatan terhadap hak kepemilikan masyarakat.
Ketiga, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Prinsip Partai X menekankan bahwa kewenangan pemerintah harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat. Karena itu, setiap keputusan terkait penggunaan lahan publik maupun pembangunan strategis harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Keempat, mempercepat reformasi birokrasi digital. Partai X mendorong transformasi birokrasi digital untuk mengurangi ruang manipulasi manual dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.Dalam konteks pembangunan berbasis teknologi, pemerintah juga harus menggunakan teknologi untuk memperkuat pengawasan, keterbukaan informasi, dan perlindungan hak masyarakat.
Kemajuan Teknologi Harus Membawa Kesejahteraan, Bukan Menghilangkan Kehidupan Rakyat
Prayogi menegaskan bahwa kasus penolakan petani Kentucky terhadap tawaran Rp472 miliar menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai angka investasi.”Negara yang maju bukan hanya negara yang memiliki teknologi paling canggih, tetapi negara yang mampu memastikan teknologi tersebut meningkatkan kehidupan rakyatnya,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan harus selalu kembali kepada tujuan utama negara, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.”Tanah, kehidupan, dan martabat rakyat tidak boleh dipandang hanya sebagai angka ekonomi. Negara harus hadir untuk memastikan kemajuan berjalan bersama dengan perlindungan terhadap rakyat,” pungkas Prayogi.
