beritax.id — Penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) akan menjadi salah satu strategi transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam lima tahun ke depan. Langkah tersebut masuk dalam peta jalan transformasi BUMN yang tengah disusun untuk meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memperdalam pasar modal domestik. Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria mengungkapkan, pemerintah akan menentukan strategi pengembangan masing-masing BUMN, apakah melalui kemitraan strategis, IPO, atau tetap menjadi perusahaan tertutup. “Mana akan kita strategic partnership, mana akan kita IPO, mana kita tetap tertutup, nanti kita diskusikan juga dengan Kementerian Keuangan. Arahannya tentu sebagai milik negara,” ujar Dony usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta.
Dony menjelaskan, roadmap transformasi BUMN akan dimulai dari penyusunan visi dan misi perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan konsolidasi serta restrukturisasi pada tahun pertama.
IPO BUMN Harus Berorientasi pada Kepentingan Publik
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai langkah transformasi BUMN melalui IPO harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi nasional sekaligus memastikan manfaatnya kembali kepada rakyat. Menurut Prayogi, BUMN memiliki posisi strategis karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis. Tetapi juga membawa mandat negara dalam mengelola sektor-sektor penting bagi kehidupan masyarakat.
“Tugas negara itu tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks BUMN, negara harus memastikan perusahaan milik negara mampu memberikan perlindungan ekonomi, pelayanan publik yang berkualitas, serta tata kelola yang memastikan aset negara digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prayogi.
Ia mengingatkan bahwa IPO bukan hanya persoalan mencari tambahan modal, tetapi harus menjadi bagian dari strategi memperkuat daya saing perusahaan nasional.
Keterbukaan Pasar Modal Harus Diikuti Tata Kelola yang Kuat
Prayogi mengatakan rencana IPO sejumlah BUMN berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian apabila dilakukan secara transparan dan profesional. Menurutnya, masuknya BUMN ke pasar modal dapat memperluas sumber pendanaan perusahaan, meningkatkan disiplin tata kelola, serta mendorong perusahaan nasional memiliki daya saing global. Namun, ia menegaskan keterbukaan saham publik harus tetap menjaga kepentingan negara sebagai pemegang mandat rakyat. “BUMN adalah aset publik. Ketika sebagian kepemilikan dibuka kepada masyarakat melalui pasar modal, maka prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas,” katanya.
Prinsip Partai X: BUMN sebagai Instrumen Kesejahteraan Rakyat
Dalam perspektif prinsip Partai X, pengelolaan BUMN harus diarahkan untuk menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
1. Negara Melindungi Kepentingan Ekonomi Rakyat
BUMN harus menjadi benteng ekonomi nasional yang mampu menjaga kepentingan masyarakat dalam sektor strategis. Kebijakan transformasi perusahaan negara harus memastikan bahwa peningkatan nilai bisnis tidak mengurangi fungsi sosial BUMN sebagai pelayanan bagi rakyat.
2. Negara Melayani Melalui Perusahaan yang Profesional
BUMN harus dikelola dengan standar profesional, inovatif, dan kompetitif agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Transformasi melalui IPO harus memperkuat kualitas layanan, bukan hanya mengejar keuntungan finansial.
3. Negara Mengatur dengan Tata Kelola yang Transparan
Pemerintah perlu memastikan setiap proses transformasi BUMN berjalan melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang kuat, dan tata kelola yang bertanggung jawab. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting agar masyarakat mengetahui arah pengelolaan aset negara.
Solusi Partai X: Pastikan IPO BUMN Memberi Nilai Tambah bagi Rakyat
Prayogi menyampaikan beberapa langkah yang perlu dilakukan agar strategi IPO BUMN benar-benar memberikan manfaat nasional.
1. Seleksi BUMN yang Akan IPO Secara Terukur
Pemerintah perlu memastikan hanya BUMN yang memiliki kesiapan bisnis, tata kelola kuat, dan prospek pertumbuhan yang jelas yang dapat melaksanakan IPO. Keputusan IPO harus berdasarkan kajian ekonomi yang matang, bukan semata-mata kebutuhan pendanaan jangka pendek.
2. Jaga Kepemilikan Strategis Negara
Menurut Prayogi, sektor-sektor strategis harus tetap berada dalam kendali negara agar fungsi perlindungan terhadap kepentingan rakyat tetap berjalan. IPO perlu dirancang dengan menjaga posisi negara sebagai pemegang saham pengendali pada bidang-bidang penting.
3. Perkuat Transparansi dan Pengawasan Publik
BUMN yang telah menjadi perusahaan terbuka harus meningkatkan standar keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada pemegang saham serta masyarakat. Pengawasan publik diperlukan agar pengelolaan perusahaan tetap sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
4. Dorong Inovasi dan Pengembangan SDM
Transformasi BUMN tidak cukup hanya melalui perubahan struktur kepemilikan, tetapi juga harus memperkuat sumber daya manusia, teknologi, dan inovasi. Penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan sebagaimana roadmap transformasi BUMN perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pelayanan.
Transformasi BUMN Harus Berakhir pada Kesejahteraan Rakyat
Prayogi menegaskan keberhasilan IPO BUMN tidak boleh hanya diukur dari peningkatan nilai perusahaan atau jumlah modal yang dihimpun, tetapi dari dampaknya terhadap perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat. ,“BUMN harus tetap menjadi alat negara untuk menghadirkan kesejahteraan. Pertumbuhan perusahaan harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan, penciptaan lapangan kerja, dan manfaat ekonomi yang dirasakan rakyat,” ujar Prayogi.
Dengan tata kelola yang kuat, strategi bisnis yang profesional, serta keberpihakan kepada kepentingan publik, transformasi BUMN melalui IPO diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional sekaligus menjaga amanat negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
