beritax.id — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengisyaratkan akan melakukan perombakan besar di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menyebut sekitar 14 hingga 20 pejabat eselon I berpotensi dicopot sebagai bagian dari upaya penataan dan pembersihan internal kementerian. Amran menegaskan langkah tersebut tidak hanya menyasar pihak eksternal yang diduga melakukan penyimpangan, tetapi juga dilakukan terhadap jajaran internal Kementan. Menurutnya, pembenahan diperlukan untuk memastikan kementerian berjalan dengan integritas dan mampu menjalankan program pertanian sesuai kepentingan masyarakat. “Insya Allah (mau copot 14-20 pegawai Kementan), doakan. Jadi bukan saja kami tindak di luar yang korupsi yang mafia, juga dalam (Kementerian) Pertanian kami bersihkan,” ujar Amran.
Reformasi Birokrasi Harus Bermuara pada Kepentingan Petani
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai langkah penataan birokrasi di Kementan harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan negara kepada masyarakat, khususnya petani. Menurut Prayogi, keberadaan aparatur pemerintah bukan sekadar menjalankan administrasi, tetapi memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan negara memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
“Negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketika pemerintah melakukan pembenahan birokrasi, tujuan akhirnya harus memastikan rakyat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan kesejahteraan yang meningkat,” ujar Prayogi.
Prinsip Partai X memandang negara sebagai entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan dengan tujuan mewujudkan kedaulatan, keadilan, serta kesejahteraan seluruh rakyat.
Kritik: Bersih-Bersih Harus Berbasis Evaluasi Objektif
Prayogi mengingatkan bahwa kebijakan pencopotan pejabat tidak boleh berhenti sebagai simbol ketegasan, tetapi harus dilakukan berdasarkan evaluasi yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, birokrasi yang sehat membutuhkan sistem penilaian berdasarkan kinerja, integritas, dan kemampuan menjalankan amanah publik.
“Perbaikan birokrasi tidak cukup hanya mengganti orang, tetapi harus memperbaiki sistem agar penyimpangan tidak kembali terjadi. Jika hanya mengganti pejabat tanpa membangun tata kelola yang kuat, masalah yang sama berpotensi berulang,” katanya.
Ia menilai sektor pertanian memiliki posisi strategis karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, setiap penyimpangan dalam pengelolaan program pertanian akan berdampak langsung terhadap kehidupan petani dan ketahanan pangan nasional.
Dalam prinsip Partai X, pejabat atau pemerintah bukanlah elit pemegang kekuasaan, melainkan pelayan rakyat karena rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara.
Objektivitas: Integritas Aparatur Menentukan Keberhasilan Program Pertanian
Kementan sebelumnya telah mengambil sejumlah langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran, termasuk pemberhentian pegawai yang diduga melakukan pungutan liar dalam proses penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Selain itu, Kementan juga mencopot sejumlah pejabat setelah menemukan adanya dugaan penyalahgunaan lahan negara yang seharusnya digunakan untuk pengembangan pertanian dan produksi benih. Prayogi menilai langkah tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan sumber daya negara.
“Anggaran pertanian berasal dari rakyat. Karena itu setiap bantuan, program, dan fasilitas negara harus kembali kepada rakyat, terutama petani yang menjadi penerima manfaat utama,” ujarnya.
Menurutnya, birokrasi pertanian harus mampu menjalankan fungsi pelayanan secara profesional, bukan menjadi ruang kepentingan kelompok tertentu.
Solusi Partai X: Membangun Birokrasi Pertanian yang Bersih dan Berorientasi Rakyat
Untuk memastikan penataan Kementan memberikan dampak nyata, Partai X mendorong sejumlah langkah perbaikan yang disesuaikan dengan prinsip tata kelola negara yang efektif, transparan, dan berkeadilan.
1. Transformasi Digital Birokrasi Pertanian
Pemerintah perlu memperkuat sistem digital dalam seluruh proses pelayanan pertanian, mulai dari pendataan petani, distribusi bantuan, hingga pengawasan program. Digitalisasi dapat mengurangi ruang manipulasi, memperkuat transparansi, dan memastikan bantuan negara tepat sasaran. Langkah ini sejalan dengan prinsip Partai X mengenai transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi, melindungi sistem dari manipulasi manual, serta meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
2. Sistem Evaluasi Pejabat Berbasis Kinerja dan Integritas
Pergantian pejabat harus dilakukan berdasarkan indikator yang jelas, meliputi:
- pencapaian program,
- kepatuhan terhadap aturan,
- integritas moral,
- kemampuan melayani masyarakat.
Dengan demikian, birokrasi dibangun berdasarkan profesionalisme, bukan kedekatan atau kepentingan tertentu.
3. Perkuat Pengawasan Bantuan Pertanian
Setiap program bantuan seperti benih, pupuk, alsintan, dan program pemberdayaan petani harus memiliki mekanisme pengawasan berlapis.
Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dan kelompok tani agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
4. Pastikan Kebijakan Pertanian Berdampak pada Kesejahteraan Petani
Keberhasilan Kementan tidak boleh hanya diukur dari jumlah program yang dijalankan, tetapi dari peningkatan kesejahteraan petani. Menurut prinsip Partai X, sejahtera adalah kondisi ketika kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik. Karena itu, kebijakan pertanian harus diarahkan pada peningkatan pendapatan petani, kepastian pasar, dan keberlanjutan usaha pertanian.
5. Jadikan Pancasila sebagai Pedoman Tata Kelola Pemerintahan
Prayogi menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus memiliki landasan nilai, bukan hanya perubahan administratif.
Partai X menilai Pancasila harus menjadi pedoman operasional dalam tindakan, kebijakan, dan penyelenggaraan negara untuk menghadirkan keadilan serta kesejahteraan rakyat.
Penutup: Bersih-Bersih Birokrasi Harus Menghasilkan Negara yang Hadir
Rencana penataan internal Kementan menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, keberhasilan langkah tersebut bergantung pada konsistensi pemerintah dalam membangun sistem birokrasi yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Prayogi R Saputra menegaskan bahwa pejabat negara harus memahami bahwa kewenangan yang dimiliki merupakan amanah dari rakyat. “Ukuran keberhasilan birokrasi bukan hanya berapa banyak pejabat yang diganti, tetapi apakah pelayanan negara menjadi lebih baik dan apakah petani benar-benar merasakan manfaatnya,” tutup Prayogi.
Dengan pendekatan kritis, obyektif, dan solutif, pembenahan Kementan diharapkan tidak hanya menjadi agenda bersih-bersih internal, tetapi menjadi langkah nyata menghadirkan negara yang melindungi, melayani, dan mengatur rakyat demi kesejahteraan bersama.
