beritax.id — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini berpesan agar Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mampu membangun birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rini mendorong para lulusan IPDN untuk terus mengembangkan kompetensi, terutama dalam bidang digital dan pengelolaan data.
Pesan tersebut disampaikan Rini setelah mendampingi Presiden Prabowo Subianto melantik Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 di Sumedang, Jawa Barat. Menurut Rini, kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital menjadi salah satu bentuk penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK sekaligus modal penting bagi aparatur pemerintahan dalam menghadapi perubahan zaman. Presiden Prabowo dalam kesempatan yang sama mengingatkan para lulusan IPDN agar menjalankan tugas sebagai aparatur negara dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Presiden menegaskan bahwa rakyat membutuhkan birokrasi yang cepat, sederhana, dan tidak berbelit-belit.
Prayogi R Saputra: Birokrasi Harus Menjadi Wajah Negara di Tengah Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menilai pelantikan Pamong Praja Muda IPDN merupakan momentum penting untuk memperkuat kualitas pemerintahan daerah. Menurut Prayogi, aparatur sipil negara bukan hanya pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi merupakan representasi negara yang berhadapan langsung dengan masyarakat. “ASN adalah wajah negara yang dirasakan langsung oleh rakyat. Karena itu, birokrasi harus hadir bukan sebagai penghambat, tetapi sebagai pelayan yang memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat,” ujar Prayogi.
Ia mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, tugas tersebut hanya dapat dijalankan apabila birokrasi memiliki integritas, kompetensi, dan keberanian mengambil keputusan berdasarkan kepentingan publik.
Kritis: Reformasi Birokrasi Harus Menghasilkan Pelayanan Nyata
Prayogi menilai dorongan agar lulusan IPDN menguasai teknologi digital dan data merupakan langkah penting dalam membangun birokrasi modern. Namun, menurutnya, transformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada penggunaan teknologi atau perubahan sistem administrasi. “Digitalisasi birokrasi harus mampu mempercepat pelayanan rakyat. Jangan sampai teknologi hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi masyarakat tetap menghadapi proses yang lambat dan rumit,” katanya.
Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan birokrasi bukan hanya berdasarkan jumlah program atau regulasi yang dibuat, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Birokrasi yang baik, kata Prayogi, adalah birokrasi yang mampu memahami persoalan rakyat dan memberikan penyelesaian secara cepat, tepat, serta adil.
Objektif: Meritokrasi Menjadi Dasar Membangun Aparatur Profesional
Presiden Prabowo dalam pelantikan Pamong Praja Muda IPDN menekankan pentingnya aparatur negara yang jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, serta hadir ketika masyarakat membutuhkan. Sebanyak 1.204 lulusan IPDN yang dilantik, terdiri dari 728 putra dan 476 putri, akan ditempatkan di berbagai instansi pusat, daerah, hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Presiden juga menyoroti bahwa sejumlah lulusan terbaik IPDN berasal dari keluarga sederhana, termasuk anak petani dan buruh harian lepas. Hal tersebut dinilai sebagai bukti bahwa proses seleksi aparatur negara dapat berjalan berdasarkan kemampuan dan prestasi. Prayogi menilai prinsip meritokrasi menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang profesional. “Negara harus memastikan jabatan publik diisi oleh orang-orang yang kompeten, berintegritas, dan memiliki orientasi pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Prinsip Partai X: Negara Hadir Melalui Pelayanan yang Berkualitas
Prayogi menjelaskan bahwa prinsip Partai X menempatkan negara sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam prinsip tersebut, rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara, sedangkan pemerintah dan aparatur negara menjalankan amanah untuk memberikan perlindungan serta pelayanan. Menurut Prayogi, birokrasi harus dijalankan dengan prinsip:
- Berorientasi kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau individu.
- Efektif dan efisien, agar sumber daya negara memberikan manfaat maksimal.
- Transparan dan bertanggung jawab, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat.
- Berbasis kompetensi dan integritas, agar jabatan publik diisi oleh orang yang mampu menjalankan tugasnya.
“Birokrasi bukan sekadar mesin administrasi negara, tetapi instrumen utama negara dalam menghadirkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Solutif: Membangun Birokrasi yang Dekat dengan Masyarakat
Berdasarkan prinsip Partai X, Prayogi menyampaikan beberapa langkah agar lulusan IPDN mampu menjadi penggerak birokrasi yang benar-benar melayani rakyat.
1. Jadikan Pelayanan Publik sebagai Ukuran Utama Kinerja ASN
Menurut Prayogi, evaluasi aparatur tidak cukup hanya berdasarkan kepatuhan administratif. Keberhasilan ASN harus diukur dari dampak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti kemudahan akses layanan, kecepatan penyelesaian masalah, dan kepuasan publik.
2. Perkuat Kompetensi Digital dan Penggunaan Data
Prayogi mendukung dorongan pemerintah agar aparatur menguasai teknologi digital. Namun, penggunaan teknologi harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi, perencanaan pembangunan, hingga pengambilan keputusan berbasis data.
3. Bangun Budaya Kepemimpinan yang Berintegritas
Menurut Prayogi, pemimpin birokrasi harus menjadi teladan dalam sikap, etika, dan tanggung jawab. Kewenangan yang dimiliki aparatur harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
4. Perkuat Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan
Prayogi menilai birokrasi yang kuat membutuhkan sistem pengawasan yang efektif. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam jalur pelayanan publik.
Penutup: ASN Harus Membuktikan Negara Hadir untuk Rakyat
Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan aparatur pemerintahan masa depan yang mampu menghadapi perubahan zaman. Namun, tantangan terbesar bukan hanya membangun birokrasi yang modern, melainkan memastikan birokrasi tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Prayogi R Saputra menegaskan bahwa aparatur negara harus memahami hakikat kekuasaan sebagai amanah rakyat. “Pemimpin birokrasi yang baik bukan hanya mampu mengelola pemerintahan, tetapi mampu membuat rakyat merasa dilindungi, dilayani, dan mendapatkan keadilan,” tutup Prayogi.
