beritax.id — Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyimulasikan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada penerima manfaat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Langkah tersebut dilakukan untuk mencari mekanisme terbaik agar penyaluran bantuan lebih mudah dijangkau masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Kemensos sedang mengkaji skema penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih yang telah beroperasi. Simulasi tersebut dilakukan untuk menentukan pola yang paling sesuai bagi kebutuhan penerima manfaat.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menilai penguatan koperasi desa dapat menjadi langkah positif. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan bantuan sosial harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama. “Negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Prayogi.
Menurut Prayogi, bansos merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, mekanisme penyaluran harus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan.
Negara Harus Memastikan Bansos Tepat Sasaran
Prayogi mengatakan pemerintah memiliki kewajiban memastikan setiap program publik berjalan efektif, efisien, dan transparan. Prinsip tersebut sejalan dengan pandangan Partai X bahwa pemerintah merupakan bagian dari rakyat yang diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, perubahan jalur distribusi bansos melalui KDKMP harus membawa manfaat nyata. Kebijakan tersebut tidak boleh hanya memindahkan tempat pencairan bantuan, tetapi harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.
Ia menjelaskan bahwa rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara. Pemerintah dan aparatur negara memiliki tanggung jawab menjalankan amanah rakyat melalui kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. “Yang paling penting bukan hanya siapa yang menyalurkan, tetapi apakah rakyat lebih mudah mendapatkan haknya,” kata Prayogi.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan penerima manfaat tidak mengalami hambatan administratif maupun teknis. Kemudahan akses harus menjadi ukuran utama keberhasilan program bansos.
Koperasi Desa Harus Menjadi Instrumen Pelayanan Rakyat
Prayogi menyampaikan bahwa keberadaan KDKMP dapat menjadi sarana memperkuat ekonomi masyarakat desa. Namun, koperasi tersebut harus tetap menjalankan fungsi pelayanan publik secara transparan. Menurutnya, koperasi desa tidak boleh menjadi ruang baru yang menimbulkan ketergantungan atau penyimpangan distribusi bantuan. Sistem pengawasan harus diperkuat agar hak masyarakat tetap terlindungi.
Prinsip Partai X menjelaskan bahwa negara harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Prayogi mengatakan pemerintah perlu memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh perlakuan yang setara. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang kehilangan akses hanya karena perubahan sistem penyaluran. Menurutnya, program bansos harus menjadi bagian dari upaya negara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar tersebut mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan sebagai bagian dari konsep kesejahteraan rakyat.
Transparansi Digital Dibutuhkan untuk Pengawasan
Prayogi menilai digitalisasi dapat menjadi solusi untuk menjaga akuntabilitas penyaluran bansos melalui koperasi desa. Sistem digital dapat membantu pemerintah memantau distribusi bantuan secara lebih terbuka. Ia menyebut transformasi birokrasi digital menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi peluang penyalahgunaan kewenangan. Sistem yang transparan juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Prinsip Partai X mendorong transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi. Digitalisasi juga dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
Menurut Prayogi, pemerintah harus membangun sistem yang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Teknologi harus digunakan sebagai alat pelayanan, bukan sekadar administrasi. Ia menegaskan bahwa keberhasilan bansos melalui KDKMP harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Indikator utama bukan hanya jumlah bantuan tersalurkan, tetapi peningkatan kesejahteraan penerima manfaat.
Solusi Partai X untuk Penyaluran Bansos yang Berkeadilan
Prayogi menyampaikan Partai X mendorong beberapa langkah agar penyaluran bansos melalui KDKMP berjalan sesuai kepentingan rakyat. Pertama, pemerintah harus memastikan validitas data penerima manfaat secara berkala. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar utama agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kesalahan data dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan.
Kedua, pemerintah perlu membangun sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat. Partisipasi publik diperlukan agar penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
Ketiga, pemerintah harus memperkuat digitalisasi pelayanan bansos. Langkah tersebut sejalan dengan prinsip Partai X mengenai birokrasi digital yang transparan dan bertanggung jawab.
Keempat, pemerintah perlu memastikan koperasi desa menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. KDKMP tidak hanya menjadi tempat pencairan bantuan, tetapi juga ruang penguatan ekonomi rakyat. Prayogi menilai koperasi harus mampu membantu penerima manfaat meningkatkan kemandirian ekonomi. Bantuan sosial harus menjadi jalan menuju kesejahteraan, bukan sekadar bantuan sementara.
Penutup
Program penyaluran bansos melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki peluang memperpendek akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Namun, keberhasilan program tersebut bergantung pada tata kelola yang transparan dan berpihak kepada rakyat. Partai X menilai negara harus selalu menjalankan tugas utamanya, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan data yang akurat, pengawasan kuat, serta sistem digital yang transparan, penyaluran bansos melalui KDKMP dapat menjadi langkah nyata menghadirkan negara yang lebih dekat dengan rakyat.
