beritax.id — Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sebanyak 15.845 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah selesai dibangun. Penyelesaian tersebut mencakup bangunan fisik, gudang, gerai, dan berbagai alat kelengkapannya. Ferry menyebut sebanyak 83.000 badan hukum akta KDMP telah selesai. Sementara itu, sebanyak 19.539 KDMP masih dalam proses pembangunan dari total sekitar 35.000 koperasi.
Menurut Ferry, pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia pengelola koperasi. Pelatihan manajer KDMP dilakukan agar koperasi berjalan secara profesional. Pemerintah menargetkan sebanyak 40 ribu KDMP dapat beroperasi hingga akhir 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa. Kementerian Koperasi juga menyiapkan pembekalan bagi calon manajer. Pelatihan tersebut mencakup tata kelola koperasi dan pelayanan masyarakat.
Negara Harus Hadir Melalui Ekonomi Kerakyatan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengatakan koperasi harus menjadi alat pemberdayaan rakyat. Menurut Prayogi, pembangunan koperasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Pemerintah harus memastikan manfaat koperasi dirasakan masyarakat. “Tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Prayogi.
Ia menjelaskan negara memiliki kewajiban melindungi masyarakat melalui kebijakan ekonomi. Koperasi dapat menjadi sarana memperkuat kemandirian rakyat. Menurut prinsip Partai X, negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah merupakan bagian dari rakyat yang diberikan kewenangan. Kewenangan tersebut harus digunakan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Prayogi menilai KDMP memiliki potensi besar bagi ekonomi desa. Namun, keberhasilannya bergantung pada tata kelola yang baik.
Koperasi Tidak Boleh Hanya Menjadi Program Seremonial
Prayogi mengatakan koperasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Koperasi harus mampu meningkatkan pendapatan dan akses ekonomi rakyat. Menurutnya, pembangunan gedung dan fasilitas hanya menjadi langkah awal. Tantangan terbesar berada pada pengelolaan setelah koperasi beroperasi. “Koperasi harus menjadi pusat pelayanan ekonomi rakyat,” katanya.
Ia menjelaskan pemerintah harus memastikan koperasi memiliki manajemen profesional. Pengelola koperasi harus memiliki kemampuan bisnis dan pelayanan. Prayogi menilai pelatihan manajer KDMP merupakan langkah penting. Namun, pelatihan harus diikuti dengan pengawasan berkelanjutan. Koperasi harus dikelola dengan prinsip transparansi. Setiap kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Menurut prinsip Partai X, pemerintah harus menjalankan kewenangan demi kepentingan rakyat. Pemerintah tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Pelayanan Koperasi Harus Berorientasi kepada Rakyat
Prayogi mengatakan koperasi memiliki fungsi pelayanan masyarakat. Koperasi tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi. Menurutnya, koperasi harus membantu memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Koperasi juga harus membuka peluang usaha baru. Ia menjelaskan ekonomi rakyat membutuhkan lembaga yang dekat dengan masyarakat. KDMP dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan warga. Namun, pemerintah harus memastikan koperasi berjalan secara inklusif. Semua masyarakat harus memiliki kesempatan mendapatkan manfaat.
Prayogi menilai koperasi dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Partai X memandang kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan tersebut mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Karena itu, koperasi harus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Koperasi harus menjadi solusi ekonomi rakyat.
Transparansi Menjadi Kunci Keberhasilan KDMP
Prayogi mengatakan pengawasan menjadi faktor penting dalam pengelolaan KDMP. Program besar membutuhkan sistem yang terbuka. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui perkembangan koperasi di daerahnya. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik. Ia menilai pemerintah perlu membangun sistem informasi koperasi. Sistem tersebut dapat membantu pengawasan dan evaluasi program.
Digitalisasi dapat menjadi solusi memperkuat tata kelola koperasi. Teknologi membantu menciptakan pelayanan yang lebih cepat. Partai X mendorong transformasi birokrasi digital untuk meningkatkan akuntabilitas. Digitalisasi juga dapat mengurangi peluang penyalahgunaan kewenangan. Prayogi menjelaskan teknologi harus digunakan untuk melayani rakyat. Digitalisasi bukan hanya perubahan administrasi. Digitalisasi harus menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka. Masyarakat harus mendapatkan akses informasi secara mudah.
Koperasi Harus Berlandaskan Nilai Pancasila
Prayogi menegaskan pembangunan koperasi harus sesuai nilai Pancasila. Menurutnya, ekonomi rakyat merupakan bagian dari keadilan sosial. Pancasila harus menjadi pedoman dalam kebijakan ekonomi. Nilai tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Partai X mendorong penerapan Pancasila sebagai pedoman operasional negara. Nilai Pancasila harus menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Menurut Prayogi, koperasi memiliki hubungan dengan semangat gotong royong. Koperasi mencerminkan kerja sama antara masyarakat. Namun, koperasi tetap membutuhkan sistem profesional. Nilai kebersamaan harus berjalan bersama tata kelola modern. Negara harus memastikan pembangunan ekonomi tidak meninggalkan masyarakat kecil. Semua kebijakan harus memberikan manfaat merata.
Solusi Partai X untuk Memperkuat KDMP
Prayogi menyampaikan Partai X memiliki sejumlah solusi memperkuat koperasi desa. Solusi pertama adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia. Manajer koperasi harus memiliki kemampuan mengelola usaha. Mereka juga harus memahami pelayanan kepada masyarakat. Solusi kedua adalah memperkuat transparansi pengelolaan koperasi. Sistem laporan harus mudah dipantau oleh anggota. Solusi ketiga adalah mempercepat digitalisasi koperasi. Teknologi dapat membantu pencatatan dan pengawasan usaha.
Solusi keempat adalah memperkuat pendidikan moral dan politik masyarakat. Rakyat perlu memahami hak dan tanggung jawabnya. Partai X juga mendorong reformasi hukum berbasis kepakaran. Aturan koperasi harus memberikan kepastian dan perlindungan. Menurut Prayogi, negara membutuhkan sistem yang kuat. Sistem tersebut harus mampu menjaga kepentingan rakyat.
KDMP Harus Membawa Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Pembangunan KDMP menjadi langkah pemerintah memperkuat ekonomi desa. Namun, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah koperasi. Keberhasilan harus dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat. Koperasi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prayogi menegaskan koperasi merupakan bagian dari pelayanan negara. Pemerintah harus memastikan koperasi berjalan sesuai tujuan.
Menurutnya, rakyat harus menjadi penerima manfaat utama. Program ekonomi tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas. Dengan tata kelola profesional dan transparan, KDMP dapat berkembang. Koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa. Pada akhirnya, pembangunan koperasi harus kembali pada tujuan negara. Tujuan tersebut adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.
