beritax.id — Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2027 diperkirakan turun menjadi Rp174 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran MBG tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan prediksi tersebut setelah mempertimbangkan kebutuhan program. Ia memperkirakan anggaran MBG 2027 tidak lebih dari Rp174 triliun. “Kalau MBG, pasti turun,” ujar Said di Gedung DPR RI, Jakarta.
Said menjelaskan penyesuaian anggaran berkaitan dengan kebutuhan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, jumlah titik SPPG yang dibutuhkan sekitar 21 ribu lokasi. Ia mengatakan anggaran tersebut harus mampu menjaga tata kelola program. Selain itu, kualitas pemenuhan gizi bagi anak sekolah dan ibu hamil tetap menjadi perhatian. Said menilai penurunan anggaran tidak boleh memengaruhi kualitas layanan. Pemerintah tetap harus memastikan penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi. Ia menegaskan program MBG harus mengutamakan tata kelola yang baik. Kualitas gizi harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program.
Negara Harus Melindungi Rakyat Melalui Kebijakan Gizi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengatakan program MBG merupakan bentuk kehadiran negara. Menurut Prayogi, setiap kebijakan pemerintah harus kembali pada fungsi utama negara. “Tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Prayogi.
Ia menjelaskan program pemenuhan gizi merupakan bagian dari upaya melindungi rakyat. Negara memiliki kewajiban memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan dasar. Menurut prinsip Partai X, negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Negara harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan.
Tujuan utama penyelenggaraan negara adalah menciptakan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Prayogi menilai penurunan anggaran MBG harus diikuti dengan keterbukaan pemerintah. Masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran publik. Menurutnya, transparansi menjadi bagian penting dalam pelayanan negara. Setiap program pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Transparansi Anggaran Menjadi Kunci Kepercayaan Publik
Prayogi mengatakan anggaran negara berasal dari kontribusi masyarakat. Karena itu, penggunaannya harus dikelola secara terbuka.
Menurutnya, program MBG tidak hanya berbicara mengenai jumlah anggaran. Program tersebut berkaitan dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Yang penting bukan hanya besar anggarannya, tetapi manfaatnya bagi rakyat,” katanya.
Ia menjelaskan pemerintah harus memastikan setiap dana memberikan dampak nyata. Anggaran harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Prinsip Partai X menyebut pemerintah merupakan bagian kecil dari rakyat. Pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan demi kepentingan rakyat.
Kewenangan tersebut harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. Dalam program MBG, transparansi dapat dilakukan melalui pelaporan penggunaan dana. Selain itu, pemerintah harus membuka informasi mengenai distribusi makanan. Masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk melakukan pengawasan. Pengawasan publik dapat membantu menjaga kualitas program.
Kualitas Gizi Tidak Boleh Bergantung Besarnya Anggaran
Prayogi menilai penurunan anggaran bukan menjadi masalah utama. Hal terpenting adalah memastikan kualitas program tetap berjalan. Menurutnya, pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang. Program besar membutuhkan sistem pengelolaan yang profesional. Ia mengatakan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima. Keberhasilan juga terlihat dari kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Program tersebut harus mampu membantu meningkatkan kesehatan anak. Selain itu, program harus mendukung pencegahan masalah gizi. Prinsip Partai X mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan tersebut meliputi pangan, pendidikan, kesehatan, sandang, dan papan.
Menurut Prayogi, pangan dan kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan rakyat. Karena itu, program gizi harus dikelola dengan baik. Negara harus memastikan kebijakan tersebut memberikan manfaat jangka panjang.
Tata Kelola Program Harus Diperkuat
Prayogi mengatakan tantangan utama program MBG berada pada tata kelola. Anggaran besar membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Menurutnya, pemerintah harus memastikan distribusi berjalan tepat sasaran. Program tidak boleh mengalami kebocoran anggaran. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem digital. Digitalisasi dapat membantu memantau proses distribusi makanan.
Partai X mendorong transformasi birokrasi digital untuk memperkuat pelayanan publik. Sistem tersebut dapat mengurangi peluang manipulasi dan meningkatkan akuntabilitas. Prayogi menjelaskan teknologi dapat digunakan untuk memantau program secara real time. Data penerima manfaat juga harus diperbarui secara berkala. Dengan sistem yang baik, pemerintah dapat mengetahui kendala di lapangan. Pemerintah juga dapat melakukan perbaikan secara cepat.
Pancasila Harus Menjadi Pedoman Kebijakan Sosial
Prayogi menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan nilai Pancasila. Menurutnya, Pancasila harus diterapkan dalam kebijakan nyata. Partai X mendorong pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional negara. Pancasila tidak boleh hanya menjadi slogan pemerintahan.
Menurut Prayogi, nilai keadilan sosial sangat berkaitan dengan program MBG. Negara harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan seluruh masyarakat. Program pemenuhan gizi harus diberikan secara adil. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Ia mengatakan kebijakan negara harus memperkuat persatuan masyarakat. Program sosial harus menjadi alat memperkecil kesenjangan.
Solusi Partai X untuk Perbaikan Program MBG
Prayogi menyampaikan Partai X memiliki sejumlah solusi dalam memperbaiki tata kelola program negara. Salah satunya melalui reformasi birokrasi berbasis transparansi. Menurutnya, setiap program pemerintah membutuhkan sistem evaluasi berkala. Evaluasi diperlukan agar kebijakan tetap sesuai tujuan. Partai X juga mendorong reformasi hukum berbasis kepakaran. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan aturan berjalan secara adil.
Selain itu, Partai X mendorong pendidikan moral dan pemerintahan berbasis Pancasila. Masyarakat perlu memahami hak serta tanggung jawab sebagai warga negara. Prayogi menilai pengawasan publik juga harus diperkuat. Rakyat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana negara menggunakan anggarannya.
MBG Harus Menjadi Bukti Kehadiran Negara
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah. Program tersebut memiliki tujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Namun, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada jumlah anggaran. Keberhasilan bergantung pada kualitas tata kelola. Prayogi menegaskan pemerintah harus memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata. Negara harus hadir melalui pelayanan yang berkualitas.
Menurutnya, penyesuaian anggaran harus dilakukan secara bijaksana. Pemerintah harus menjaga kualitas tanpa mengabaikan efisiensi. Transparansi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tata kelola yang baik, sistem digital yang kuat, dan pengawasan terbuka, program MBG dapat berjalan optimal. Pada akhirnya, kebijakan negara harus kembali pada tujuan utama. Tujuan tersebut adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.
