beritax.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyampaikan pandangan terkait nasib motor listrik pengadaan sebelumnya. Ia menegaskan seluruh barang yang telah dianggarkan negara harus dimanfaatkan secara maksimal. Arumsari menjelaskan pihaknya akan meminta informasi kepada Kejaksaan terkait pengelolaan aset tersebut. Ia menekankan bahwa pemanfaatan anggaran negara harus menghasilkan output yang optimal bagi publik. “Iya, nanti kami akan meminta informasi ke Kejaksaan,” ujar Arumsari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Arumsari menegaskan seluruh barang yang sudah dibelanjakan pada tahun anggaran 2025 harus dimaksimalkan. Aset tersebut mencakup motor listrik, perangkat IT, dan sistem digital lainnya. Ia menyebut barang seperti laptop, IoT, dan CCTV sudah terlanjur dibeli dan harus digunakan optimal. Menurutnya, pengelolaan aset negara harus berorientasi pada keberlanjutan fungsi. BGN juga akan melakukan penyisiran anggaran pada tahun 2026. Program dengan output serupa akan dievaluasi untuk menghindari pemborosan anggaran.
Penegasan Pengelolaan Anggaran Negara
Arumsari menegaskan prinsip utama penggunaan anggaran adalah efektivitas dan kebermanfaatan. Barang yang sudah dibeli dengan uang negara tidak boleh terbuang sia-sia. Ia menyebut pemanfaatan aset merupakan bagian dari efisiensi anggaran pemerintah. Jika terdapat kekurangan, maka akan dilengkapi sesuai kebutuhan operasional. BGN menegaskan tidak akan mengulangi pengadaan dengan output yang sama pada tahun berikutnya. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat efisiensi belanja negara.
Kejaksaan Agung sebelumnya menyatakan akan meneliti seluruh pengadaan barang di BGN. Proses ini dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pendalaman tidak hanya fokus pada motor listrik, tetapi seluruh pengadaan lainnya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kewajaran harga dan proses pengadaan. Kejagung menegaskan tujuan utama pengusutan adalah memastikan program MBG berjalan sesuai rencana awal. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan gizi anak sekolah.
Tanggapan Partai X terhadap Pengelolaan Aset Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan tugas negara terdiri dari tiga hal utama. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Perlindungan rakyat berarti memastikan dana publik tidak disalahgunakan. Pelayanan rakyat berarti program pemerintah harus memberikan manfaat langsung. Pengaturan rakyat berarti sistem anggaran harus transparan dan akuntabel. Prinsip Partai X yang tercantum dalam lampiran menekankan efisiensi anggaran, transparansi pengadaan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Setiap penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan.
Partai X menilai pengadaan barang negara harus berbasis kebutuhan nyata. Pengadaan tanpa perencanaan matang dapat menimbulkan pemborosan anggaran. Aset yang tidak terintegrasi dengan sistem kerja berpotensi menjadi beban negara. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh diperlukan dalam setiap program belanja pemerintah. Partai X menegaskan bahwa efisiensi tidak cukup hanya dengan penghematan. Efisiensi harus menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.
Solusi Partai X untuk Pengelolaan Aset Negara
Partai X mengusulkan sistem manajemen aset negara berbasis digital terintegrasi. Sistem ini harus mencatat seluruh aset secara real time dan transparan. Kedua, audit pemanfaatan aset wajib dilakukan secara berkala oleh lembaga independen. Audit harus memastikan setiap barang digunakan sesuai fungsi awalnya.
Ketiga, setiap pengadaan harus melalui analisis kebutuhan yang ketat sebelum persetujuan anggaran. Hal ini untuk mencegah pengadaan berlebihan.Keempat, integrasi data antara lembaga pengadaan dan pengawasan harus diperkuat. Tujuannya agar tidak terjadi duplikasi belanja. Prayogi R Saputra menegaskan negara harus menjalankan fungsi melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara seimbang. Pengelolaan aset harus mendukung kesejahteraan masyarakat.
Partai X menilai akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan dana publik. Setiap aset harus memiliki jejak penggunaan yang jelas. Tanpa akuntabilitas, potensi pemborosan dan penyalahgunaan akan terus terjadi. Oleh karena itu, sistem pengawasan harus diperkuat secara menyeluruh. Transparansi menjadi dasar utama dalam memastikan kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.
Kesimpulan: Aset Negara untuk Rakyat
Pernyataan Wakil Kepala BGN menunjukkan pentingnya optimalisasi aset negara. Semua barang yang dibeli harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Partai X menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Setiap kebijakan harus transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan prinsip melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, negara diharapkan mampu mengelola aset secara optimal. Dana publik harus sepenuhnya kembali untuk kepentingan rakyat.
