beritax.id – Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong merespons kebijakan Indonesia yang menerapkan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini berlaku untuk tiga komoditas strategis, yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Gan menegaskan bahwa Singapura memahami setiap negara memiliki prioritas dan tantangan tersendiri dalam pengelolaan sumber daya alamnya.
Gan menekankan bahwa Singapura akan tetap menjadi mitra bagi Indonesia, memastikan jalur perdagangan dan rantai pasok tidak terganggu akibat regulasi baru. Ia menyebut kolaborasi bilateral penting untuk menjaga kelancaran arus ekspor dan impor, sekaligus mempertahankan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik bagi Singapura.
Adaptasi Perusahaan dan Ekosistem Baru
Pihak Singapura akan mendorong perusahaan-perusahaan asal Negeri Singa untuk beradaptasi dengan ekosistem baru di Indonesia. Gan menegaskan pentingnya mencari formula kerja sama terbaik agar aktivitas ekspor tetap berjalan lancar. Ia menambahkan, kolaborasi tersebut akan menguntungkan kedua pihak dan mendorong pertumbuhan perdagangan bilateral.
“Kita akan terus bekerja bersama perusahaan Singapura untuk mencari cara terbaik berkolaborasi dengan Indonesia, agar ekspor terus berkembang,” jelas Gan. Dengan pendekatan ini, risiko gangguan rantai pasok diminimalkan, sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia.
DSI Bukan Calo, Fokus pada Layanan
COO BPI Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa DSI tidak berperan sebagai calo dalam ekspor komoditas strategis. DSI bertugas sebagai pengelola dan pengawas ekspor secara transparan, bukan untuk mengambil margin berlebihan dari pengusaha. Sistem ini dirancang agar pengelolaan ekspor tetap akuntabel dan tidak mengganggu keuntungan pelaku usaha.
Dony menambahkan, margin yang diperhitungkan dalam tahap pertama hanya mencakup layanan operasional DSI, misalnya inspeksi dan pengawasan. “Jadi bukan margin untuk mengambil keuntungan pribadi, melainkan biaya layanan agar tata kelola ekspor tetap berjalan baik,” tegasnya. Pendekatan ini memastikan bahwa pengusaha tidak dirugikan dan kepentingan rakyat tetap diperhatikan.
Manfaat bagi Pengusaha dan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menyambut positif langkah pemerintah melalui DSI. Ia mengingatkan bahwa tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, kebijakan ekspor satu pintu harus menyeimbangkan kepentingan bisnis dan kesejahteraan masyarakat.
Prayogi menekankan bahwa pengaturan ekspor yang transparan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat. Investor mendapat kepastian hukum, sementara pengusaha nasional dapat bersaing secara adil. Dampak positifnya, masyarakat memperoleh harga yang stabil dan distribusi barang strategis lebih efisien.
Selain itu, prinsip Partai X menekankan keadilan dalam pengelolaan sumber daya nasional. Negara harus hadir sebagai regulator yang adil, tidak berpihak pada pihak tertentu, dan memastikan manfaat pembangunan dinikmati seluruh rakyat. Partai X juga mendorong penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis kepentingan publik.
Solusi Partai X dalam Pengelolaan Ekspor
Partai X menyarankan beberapa langkah agar kebijakan DSI memberikan manfaat maksimal. Pertama, pengawasan distribusi komoditas strategis harus ketat, mulai dari produsen hingga eksportir. Kedua, mekanisme harga harus adil dan terukur agar pelaku usaha kecil tetap kompetitif.
Ketiga, pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha di hilir harus diperkuat untuk memanfaatkan sistem ekspor satu pintu secara optimal. Keempat, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, DSI, dan otoritas terkait diperlukan agar prosedur ekspor berjalan lancar dan transparan.
Kelima, penguatan sistem digitalisasi dan pencatatan transaksi harus dilakukan untuk mencegah praktik monopoli dan manipulasi harga. Solusi ini sejalan dengan prinsip Partai X, yang menekankan keadilan, transparansi, dan pelayanan bagi rakyat.
Kesimpulan
Kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI menjadi langkah strategis pemerintah untuk menata tata kelola komoditas strategis. Dengan dukungan mitra internasional seperti Singapura, pengusaha nasional tetap memiliki kepastian hukum dan peluang berkembang.
Prayogi R Saputra menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini harus diukur dari sejauh mana rakyat memperoleh manfaatnya, baik dari sisi harga, distribusi, maupun kesempatan ekonomi. Pengaturan ekspor yang profesional dan transparan akan memperkuat kemakmuran rakyat sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat, sesuai prinsip kritis, obyektif, dan solutif Partai X.
