beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan penyediaan fasilitas Sekolah Rakyat di Bali agar seluruh murid dapat belajar layak. Saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, Tabanan, Bali, Prabowo mendapat laporan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bahwa jumlah sekolah di Bali masih sangat minim. Bahkan, di satu sekolah murid jauh lebih banyak daripada kapasitas yang tersedia.
Prabowo kemudian memerintahkan agar kepala daerah mempercepat penyediaan lahan. Ia juga menawarkan bantuan pemerintah pusat untuk membantu mencari lokasi yang sesuai. “Nanti diusahakan bupati-bupati. Kalau tidak, nanti pemerintah pusat yang sediakan lahannya, cari tanahnya, kita upayakan. Tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakan lah semua yang minta harus diterima ya,” katanya dalam kunjungan yang disiarkan virtual, Minggu (7/6/2026).
Pemanfaatan Aset Kementerian dan Lembaga
Selain mempercepat ketersediaan lahan, Prabowo meminta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk meninjau aset kementerian dan lembaga yang kurang dimanfaatkan. Bangunan tersebut dapat dipinjam sementara untuk Sekolah Rakyat hingga fasilitas permanen selesai dibangun. Prabowo menegaskan kreativitas dalam penggunaan aset publik sangat penting agar layanan pendidikan bagi rakyat tidak terhambat. “Seskab mungkin nanti koordinasi dengan kementerian atau lembaga yang lain, cari fasilitas mereka yang ada mungkin yang kurang dimanfaatkan. Mungkin bisa dipinjam sampai sekolah yang permanen jadi, ya. Diupayakan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menanyakan target pembangunan Sekolah Rakyat di Bali. Gus Ipul melaporkan setiap kabupaten atau kota akan memiliki minimal satu unit Sekolah Rakyat. Langkah ini diharapkan dapat meratakan akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh wilayah, termasuk daerah yang sebelumnya belum memiliki fasilitas memadai.
Perspektif Partai X: Negara Harus Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menekankan prinsip negara tiga fungsi, yakni melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Penekanan ini penting agar pembangunan fasilitas publik tidak hanya cepat, tetapi juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Prayogi menilai intervensi presiden dalam mempercepat ketersediaan Sekolah Rakyat sejalan dengan prinsip Partai X. Negara wajib hadir untuk memastikan pendidikan, sebagai hak dasar rakyat, dapat diakses secara merata dan layak. Partai X juga menekankan pentingnya penggunaan aset negara secara efektif, adil, dan transparan agar fasilitas publik dapat segera dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Solusi Partai X untuk Percepatan Pendidikan
Partai X mendorong pemerintah untuk menerapkan beberapa langkah strategis. Pertama, inventarisasi aset kementerian dan lembaga secara nasional agar dapat segera digunakan sementara sebagai Sekolah Rakyat. Kedua, pemerintah daerah harus diberi dukungan penuh, termasuk pendanaan dan koordinasi teknis, agar sekolah permanen cepat berdiri. Ketiga, setiap pembangunan Sekolah Rakyat harus diawasi secara transparan, termasuk penggunaan anggaran dan fasilitas sementara.
Partai X juga menekankan perlunya sistem monitoring berbasis digital untuk mencatat ketersediaan ruangan, sarana belajar, serta jumlah murid di tiap Sekolah Rakyat. Dengan sistem ini, pemerintah dapat memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan yang setara. Keempat, pelibatan masyarakat setempat dalam pengawasan pembangunan Sekolah Rakyat dapat memperkuat akuntabilitas.
Kepastian Pendidikan untuk Rakyat
Langkah yang diambil Presiden Prabowo menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan pendidikan sebagai hak dasar terpenuhi. Partai X menegaskan bahwa intervensi strategis, koordinasi lintas lembaga, dan penggunaan aset secara kreatif merupakan kewajiban negara. Prayogi R Saputra menekankan, negara harus memastikan pendidikan tersedia untuk semua rakyat, tanpa kecuali.
Dengan prinsip melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, pembangunan Sekolah Rakyat di Bali dan wilayah lain dapat berjalan efektif. Pemerintah tidak hanya menyediakan fisik sekolah, tetapi juga memastikan kualitas layanan pendidikan. Kejelasan dan transparansi dalam implementasi program menjadi kunci agar hak pendidikan rakyat terpenuhi secara adil, merata, dan profesional, sesuai prinsip Partai X.
Rilis ini menegaskan bahwa percepatan Sekolah Rakyat bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga penguatan tata kelola dan pengawasan, sehingga hak rakyat benar-benar terlindungi dan layanan pendidikan profesional dapat tercapai.
