beritax.id– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait isu yang beredar mengenai anggaran penyediaan solusi IT senilai Rp 1,2 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) dan layanan managed service perangkat IoT yang diharapkan mendukung sistem distribusi gizi yang lebih efisien.
Pentingnya Teknologi untuk Pemenuhan Gizi Nasional
Dadan Hindayana menegaskan bahwa anggaran ini digunakan untuk dua komponen utama, yaitu pengembangan aplikasi SIPGN dengan nilai sekitar Rp 550 miliar dan penyediaan layanan managed service perangkat IoT yang bernilai sekitar Rp 199 miliar. Semua langkah ini, menurut Dadan, dilakukan dengan pengawasan ketat dan mengacu pada regulasi yang berlaku.
“Keamanan data nasional sangat kami utamakan. Kami pastikan bahwa penggunaan anggaran ini benar-benar untuk kepentingan rakyat,” ujar Dadan. Mengingat pentingnya data gizi yang akurat dan tepat sasaran.
Dadan juga menegaskan keterlibatan Perum Peruri dalam program ini sebagai langkah terintegrasi negara. Dengan status Perum Peruri sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023. Dadan yakin bahwa Peruri memiliki rekam jejak solid dalam mengelola transformasi digital di Indonesia. Perum Peruri, yang juga berstatus BUMN Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), telah teruji dalam menyelenggarakan solusi digital sekuriti bagi instansi pemerintah.
Transparansi dan Pengawasan yang Ketat
Dadan memastikan bahwa seluruh proses kerja sama dengan Perum Peruri dijalankan secara transparan, sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Ia menambahkan bahwa BGN berkomitmen untuk menghindari adanya celah bagi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran ini. Hal ini terutama yang menyangkut data gizi rakyat Indonesia.
Terkait dengan pertanyaan publik mengenai prosedur pengadaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Dadan memastikan bahwa setiap tahapan administrasi tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku. “Kami memastikan bahwa sistem SIPGN dan layanan IoT ini dapat segera beroperasi maksimal untuk memastikan distribusi gizi tepat sasaran dan dapat dipantau secara real-time,” tambah Dadan.
Solusi Partai X: Fokus pada Pengelolaan Anggaran yang Berorientasi pada Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, kebijakan penggunaan anggaran untuk program IT dan digitalisasi harus berfokus pada hasil yang langsung dirasakan oleh rakyat, khususnya dalam meningkatkan akses dan distribusi gizi.
Berikut beberapa solusi yang disarankan oleh Partai X:
- Pengawasan yang Ketat dan Terbuka: Agar anggaran yang besar ini tidak disalahgunakan, pengawasan yang transparan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu menyediakan laporan secara berkala mengenai penggunaan anggaran ini untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar untuk kepentingan rakyat.
- Efektivitas Penggunaan Teknologi: Sistem digital seperti SIPGN dan IoT harus benar-benar dapat mengoptimalkan distribusi gizi nasional. Program ini harus mengarah pada pengurangan kesenjangan gizi di masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang rawan kekurangan gizi.
- Peningkatan Kapasitas SDM untuk Pengelolaan Data: Selain pengadaan teknologi, sangat penting untuk melibatkan tenaga kerja terampil dalam mengelola sistem data. Pelatihan untuk pengelolaan data gizi harus diberikan kepada masyarakat dan instansi terkait.
- Integrasi Data Sosial dan Kesehatan: Program pengadaan data gizi harus terintegrasi dengan sistem data sosial dan kesehatan untuk memastikan keakuratan dan kelancaran distribusi bantuan pangan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Kesimpulan: Menjamin Keberlanjutan dan Dampak Positif
Partai X menegaskan bahwa kebijakan seperti ini harus lebih dari sekadar proyek teknologi. Kebijakan harus membawa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat, memastikan tidak hanya penggunaan teknologi yang efisien, tetapi juga memastikan bahwa hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kualitas gizi nasional.
