beritax.id – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta semua operator seluler di Indonesia berembuk mencarikan solusi kuota internet hangus. Ia berharap XL, Indosat, dan Telkomsel bisa bertemu di bawah asosiasi ATSI untuk menawarkan formula yang relevan bagi konsumen.
Sidang tersebut merupakan lanjutan perkara nomor 33/PUU-XXIV/2026 dan 273/PUU-XXIII/2025 mengenai uji materi Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 28 UU 36 Tahun 1999 terkait aturan kuota internet hangus.
Pertimbangan Hakim MK
Saldi menegaskan operator tidak hanya memberi keterangan untuk mempertahankan kebijakan. “Jangan sekadar men-defense soal risiko bisnis, tapi perhitungkan kerugian riil konsumen,” ujarnya.
Ia menekankan, Mahkamah harus menyeimbangkan keuntungan bisnis operator dan perlindungan hak konstitusional warga negara. “Fungsi MK adalah melindungi hak konstitusional warga, sehingga konsumen tidak dirugikan,” tambahnya.
MK mendorong adanya alternatif yang bisa menjaga kelangsungan bisnis jaringan telekomunikasi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Solusi ini akan dilihat secara objektif oleh hakim untuk keputusan yang adil.
Respons Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menekankan bahwa negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Prayogi menegaskan kebijakan teknologi komunikasi, termasuk kuota internet, harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan semata menjaga keuntungan operator. Partai X menekankan hak konsumen harus dijaga agar tidak terjadi kerugian akibat aturan yang tidak jelas.
Prinsip Partai X
- Negara wajib memastikan hak konsumen atas layanan publik, termasuk telekomunikasi, tidak dirugikan.
- Regulasi teknologi harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan publik.
- Perusahaan penyedia layanan wajib memberikan mekanisme kompensasi yang adil dan jelas bagi konsumen.
- Pemerintah harus memfasilitasi dialog antar operator agar solusi praktis dan berkeadilan dapat diterapkan.
- Partisipasi publik dalam evaluasi kebijakan teknologi menjadi prinsip penting untuk memastikan keadilan sosial.
Solusi Partai X
- Memastikan operator seluler menyediakan opsi rollover atau refund kuota bagi konsumen yang tidak terpakai.
- Membuat standar minimal transparansi bagi penyedia jasa dalam menginformasikan aturan kuota internet.
- Menetapkan regulasi perlindungan konsumen agar perusahaan tidak memotong hak penggunaan layanan tanpa persetujuan.
- Mendorong asosiasi operator dan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
- Melakukan pengawasan berkala oleh pemerintah untuk memastikan implementasi regulasi kuota internet berjalan sesuai prinsip keadilan.
Partai X menekankan bahwa teknologi komunikasi harus dikelola dengan prinsip melindungi rakyat, bukan merugikan masyarakat. Regulasi yang adil, kompensasi jelas, dan pengawasan pemerintah menjadi kunci agar konsumen tetap terlindungi. Mahkamah Konstitusi dan operator diminta bekerja sama mencari solusi praktis yang menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan hak rakyat.
