beritax.id – Standard Chartered, bank global berbasis di London, mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 7.000 pegawai. Langkah ini dilakukan selama empat tahun ke depan terkait transformasi operasional berbasis kecerdasan buatan (AI).
Bank menyatakan pengurangan tenaga kerja ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, profitabilitas, serta daya saing di industri keuangan global yang semakin ketat. PHK akan menargetkan sekitar 15 persen posisi di divisi korporasi hingga 2030.
Dampak PHK dan Transformasi AI
CEO Standard Chartered, Bill Winters, menegaskan bahwa pengurangan pegawai bukan sekadar penghematan biaya. Beberapa human capital bernilai rendah akan diganti dengan investasi finansial dan teknologi.
PHK diperkirakan akan berdampak pada pusat operasional back-office di Chennai, Bengaluru, Kuala Lumpur, dan Warsawa. Sebagian pekerja akan diberikan kesempatan reskilling agar dapat ditempatkan kembali di posisi lain.
Bank menargetkan pertumbuhan agresif, termasuk return on tangible equity (ROTE) di atas 15 persen pada 2028, meningkat hingga 18 persen pada 2030. Target penghimpunan dana baru bersih dipercepat menjadi US$200 miliar pada 2028.
Meskipun transformasi ini dijalankan, risiko geopolitik seperti konflik di Timur Tengah menjadi tantangan besar bagi bank yang fokus di Asia Pasifik dan Afrika. Provisi kehati-hatian sebesar US$190 juta telah disiapkan.
Respons Partai X Terhadap PHK Massal
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menekankan bahwa negara dan perusahaan harus tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Ia mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Prayogi menegaskan PHK massal di sektor perbankan, meski terkait teknologi, tidak boleh mengabaikan hak pekerja. Partai X mengingatkan perlunya perlindungan sosial, kompensasi layak, serta peluang pelatihan ulang.
Prinsip Partai X
- Perlindungan pekerja menjadi tanggung jawab utama negara dan korporasi.
- Teknologi harus meningkatkan produktivitas, bukan menjadi alasan pengurangan kesejahteraan pekerja.
- Keadilan sosial harus tetap diutamakan dalam setiap kebijakan transformasi industri.
- Transparansi dan komunikasi korporasi dengan pekerja wajib dijaga untuk mengurangi dampak sosial negatif.
- Partisipasi pekerja dalam perencanaan transformasi industri menjadi prinsip dasar pengelolaan sumber daya manusia.
Solusi Partai X
- Memastikan perusahaan menyediakan skema pesangon dan kompensasi memadai bagi pekerja terdampak PHK.
- Mendorong program reskilling dan upskilling untuk menyesuaikan kompetensi pekerja dengan kebutuhan industri berbasis AI.
- Menyediakan jaring pengaman sosial sementara bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
- Memperkuat regulasi terkait PHK massal agar sesuai prinsip keadilan dan perlindungan rakyat.
- Meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap implementasi transformasi industri agar tidak merugikan masyarakat pekerja.
Kesimpulan
Partai X menekankan bahwa transformasi industri berbasis teknologi harus selaras dengan perlindungan pekerja dan kesejahteraan masyarakat. Negara dan perusahaan wajib mengedepankan keadilan sosial. Pengembangan AI dan efisiensi operasional tidak boleh menjadi alasan mengurangi hak pekerja. Implementasi reskilling, kompensasi adil, serta regulasi yang kuat menjadi langkah strategis untuk memastikan transformasi industri membawa manfaat bagi rakyat secara luas.
