beritax.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membuka kemungkinan proses pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat dialihkan sementara ke instansi lain. Langkah ini disampaikan saat Gus Ipul berkonsultasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026). Tujuan utama adalah memastikan pengadaan berjalan transparan, efektif, dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Kementerian Sosial masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa. “Kami ingin sementara waktu pengadaan dilakukan di instansi lain lewat agen pengadaan, sambil memperkuat SDM Kemensos,” ujarnya. Ia menekankan, pengadaan program strategis Presiden Prabowo Subianto harus mengutamakan kepentingan rakyat, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.
Pentingnya Transparansi dan Pencegahan Korupsi
Konsultasi dengan KPK merupakan upaya pencegahan korupsi sejak awal. Gus Ipul menekankan perlunya pengawasan terhadap potensi gratifikasi dan praktik kickback yang rawan terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Ia menuturkan, masukan KPK menyatakan bahwa setiap titik rawan korupsi harus dimitigasi sedini mungkin. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengapresiasi langkah Kemensos yang bersikap terbuka, berharap konsultasi ini memperkuat tata kelola pengadaan dan meminimalkan risiko korupsi.
Gus Ipul menyoroti posisi Kemensos dalam pengadaan barang dan jasa yang masih di peringkat ke-167 dari 600 lebih instansi menurut catatan LKPP. Ia menegaskan, pembenahan kapasitas SDM sangat krusial agar kementerian mampu mengelola program skala nasional secara profesional dan akuntabel. Penguatan SDM mencakup kemampuan perencanaan, manajemen lelang, dan pemantauan pelaksanaan pengadaan di lapangan.
Prinsip Partai X dan Solusi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara meliputi tiga hal: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Prinsip Partai X menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan program publik.
Solusi yang disesuaikan dengan prinsip Partai X antara lain:
- Alihkan Pengadaan Sementara – Program strategis dapat dikelola oleh instansi yang memiliki kapasitas lebih tinggi untuk menjamin kualitas dan efisiensi.
- Penguatan SDM – Kemensos harus fokus meningkatkan kemampuan personel pengadaan agar kelak dapat mandiri tanpa mengorbankan kualitas program.
- Monitoring Terintegrasi – Membangun sistem pengawasan digital untuk memantau setiap transaksi pengadaan, mengurangi risiko penyimpangan dan korupsi.
- Partisipasi Publik – Melibatkan masyarakat dan media untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dampak terhadap Pendidikan Publik
Pengelolaan pengadaan yang tepat akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan publik. Dana yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat harus dimanfaatkan optimal untuk fasilitas, sarana pendidikan, dan peningkatan gizi siswa. Hal ini mendukung misi Partai X dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan berkualitas.
Langkah Gus Ipul membuka kemungkinan pengadaan dialihkan sementara merupakan upaya preventif dan strategis. Integritas, akuntabilitas, dan penguatan SDM harus menjadi prioritas, agar program Sekolah Rakyat dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Prinsip Partai X mengingatkan pemerintah untuk selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai fokus utama dalam setiap kebijakan publik.
