beritax.id – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan TikTok menonaktifkan fitur siaran langsung secara sukarela. Keputusan ini, menurut pemerintah, diambil sebagai bagian dari langkah pengamanan di tengah maraknya aksi demonstrasi. Namun, langkah TikTok menuai kritik karena banyak pelaku UMKM yang sangat bergantung pada fitur live untuk berjualan. Banyak pengguna juga melaporkan fitur live tidak bisa diakses, sehingga menimbulkan keresahan di ruang digital.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai penutupan ini tidak boleh membungkam rakyat. Menurutnya, suara rakyat yang disalurkan melalui ruang digital sama pentingnya dengan aspirasi di jalanan. Prayogi mengingatkan, tugas negara ada tiga, yakni melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Kalau fitur live ditutup, jangan sampai aspirasi rakyat juga ikut dipadamkan,” ujarnya.
Partai X menegaskan politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat
Negara tidak boleh membatasi ruang rakyat kecuali untuk alasan keamanan yang jelas, transparan, dan terukur. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sedangkan pemerintah hanyalah pelayan yang mengelola negara. Pemerintah tidak boleh bertindak seolah pemilik negara yang bisa seenaknya menentukan batas kebebasan.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan sejumlah solusi agar keamanan publik terjaga tanpa menutup ruang rakyat.
Pertama, pemerintah perlu melakukan pemisahan tegas antara negara dan pemerintah.
Dengan begitu, kebijakan yang menekan rakyat tidak akan dianggap sebagai keputusan negara. Kedua, transformasi digital harus diarahkan untuk melindungi rakyat, bukan membatasi ruang berekspresi. Ketiga, perlu ada reformasi hukum berbasis kepakaran yang memastikan regulasi digital adil dan tidak diskriminatif. Keempat, musyawarah kenegarawanan bersama empat pilar bangsa perlu digelar untuk menyepakati batas yang adil.
Langkah-langkah ini penting agar rakyat tetap bisa menyampaikan aspirasi, baik di jalan maupun di dunia digital.
Partai X menegaskan, ruang digital jangan sampai menjadi korban dari ketidakmampuan negara mengelola keresahan rakyat. “Jangan hanya menutup fitur, tapi bukalah hati untuk mendengar rakyat,” tutup Prayogi.
