beritax.id – Sistem presidensial menghancurkan upaya untuk memperbaiki ketimpangan fiskal ini, karena dengan kekuasaan yang terpusat, keputusan-keputusan penting sering kali lebih fokus pada proyek-proyek besar yang tidak langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat. Istilah “negara gagal” sering dianggap berlebihan bagi banyak orang Indonesia. Kita masih punya pemilu, pembangunan infrastruktur, jalan tol, dan bandara baru. Namun, bila menggunakan parameter dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kenyataannya jauh lebih gelap.
Laporan PBB melalui UNCTAD berjudul A New World of Debt 2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Di banyak negara berkembang, beban bunga utang tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan anggaran sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Bahkan, dalam banyak kasus, bunga utang mengalahkan dua sektor tersebut.
Celios (Center of Economic and Law Studies) menghitung bahwa selama 2015-2025, belanja bunga utang Indonesia lebih besar dari anggaran kesehatan. Pada 2024, rasio bunga utang terhadap anggaran kesehatan Indonesia diperkirakan mencapai 266%, dan sekitar 253% pada 2025. Dibandingkan anggaran pendidikan, bunga utang mencapai 85% pada 2024 dan 76,3% pada 2025.
Sekjen PBB, António Guterres, menegaskan bahwa negara yang menghabiskan lebih banyak anggaran untuk membayar bunga utang daripada untuk pendidikan atau kesehatan, menunjukkan tanda kegagalan sistemik. Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menyimpulkan bahwa Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara gagal secara sistemik menurut parameter PBB.
Namun, bukan lagi pertanyaan “Apakah Indonesia menuju negara gagal?” tetapi “Mengapa sistem negara kita menghasilkan kegagalan meskipun ekonomi terlihat berkembang?” Untuk menjawabnya, kita perlu menyoroti desain sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.
Tiga Organ Dasar dalam Sistem Pemerintahan yang Sehat
Untuk memahami masalah ini, mari kita bahas desain sistem pemerintahan yang sehat. Setiap negara atau organisasi membutuhkan tiga organ utama:
- Organ No.1 – Pengambil Keputusan Tertinggi
Organ ini adalah simbol kedaulatan dan penjaga konstitusi. Tugas utamanya adalah menjaga keseimbangan kekuasaan, bukan mengurus hal teknis harian. Ia adalah penjaga arah negara, bukan pengurus administrasi sehari-hari. - Organ No.2 – Pengurus atau Pelaksana
Ini adalah manajemen eksekutif. Di negara, ini adalah kepala pemerintahan yang memimpin kabinet dan mengelola kebijakan serta birokrasi negara. Tugasnya adalah memastikan pemerintahan berjalan dengan baik, serta program-program negara terlaksana. - Organ No.3 – Pengawas atau Dewan Kontrol
Organ ini berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan Organ No.2 tidak menyimpang. Parlemen, lembaga audit, dan sistem hukum adalah contoh pengawas yang menjaga integritas dan akuntabilitas.
Ketiga organ ini seharusnya terpisah agar tidak ada satu pihak yang berkuasa penuh, baik dalam membuat aturan, mengeksekusi, maupun mengawasi dirinya sendiri.
Masalah Utama: Penyatuan Organ No.1 dan No.2 dalam Sistem Presidensial
Indonesia menganut sistem presidensial, tetapi masalah muncul karena sistem ini menyatukan dua organ yang seharusnya terpisah, yakni Presiden sebagai Kepala Negara (Organ No.1) dan Kepala Pemerintahan (Organ No.2). Dalam praktik, hal ini menyebabkan satu figur yang sama menjadi:
- Simbol kedaulatan tertinggi
- Penjaga konstitusi dan arah negara
- Pelaksana kebijakan, pemimpin kabinet, serta pengendali birokrasi
Desain ini cacat dalam prinsip governance. Tidak ada organisasi yang sehat yang menjadikan satu orang sebagai komisaris utama sekaligus direktur utama. Penyatuan dua organ tersebut menciptakan jalur kekuasaan tunggal yang sulit dikontrol, terlebih jika Organ No.3 (pengawas) lemah atau hanya formalitas.
Konsentrasi Kekuasaan: Mengarah pada Negara Gagal
Ketika Presiden merangkap sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, dampaknya sangat besar. Presiden menjadi:
- Penentu arah negara dan visi jangka panjang
- Pengendali kebijakan serta birokrasi negara
- Pemegang akses terhadap anggaran, utang, dan proyek-proyek populis
Pada titik tertentu, kritik terhadap pemerintah bisa dianggap sebagai serangan terhadap negara itu sendiri. Hal ini menciptakan konsentrasi kekuasaan yang berbahaya, di mana negara direduksi menjadi satu figur, dan figur tersebut melebur dengan negara.
Secara praktis, hal ini berujung pada kebijakan fiskal yang cenderung populis, memanfaatkan utang untuk mempertahankan citra kekuasaan. Proyek-proyek besar yang dibiayai utang seringkali mengorbankan sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Ruang koreksi semakin sempit, karena kritik dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara.
Negara Maju Memisahkan Organ No.1 dan No.2
Di banyak negara demokratis yang stabil, seperti Belanda, Inggris, Jepang, Kanada, dan negara-negara Nordik, kita melihat pemisahan yang jelas antara Kepala Negara (simbol kedaulatan) dan Kepala Pemerintahan (yang menjalankan kekuasaan harian). Pemisahan ini memberi berbagai keuntungan:
- Kebijakan negara tidak terperangkap dalam siklus pemilu lima tahunan
- Krisis pemerintahan dapat diredam tanpa mengguncang legitimasi negara secara keseluruhan
- Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat ditekan karena adanya lebih banyak titik kontrol struktural
Pemisahan ini memastikan bahwa kegagalan seorang Perdana Menteri tidak mengguncang legitimasi negara secara total. Sebaliknya, Indonesia terus menumpuk segala kekuasaan dalam satu jabatan presiden.
Presidensialisme Rentan terhadap Krisis dan Korupsi
Kajian ilmiah, seperti yang dijelaskan oleh Juan J. Linz, ilmuwan politik dari Yale University, menunjukkan bahwa sistem presidensial lebih rentan terhadap masalah, terutama di negara yang masyarakatnya terbelah. Beberapa masalah yang sering muncul dalam sistem presidensial adalah:
- Pemilu presiden yang “zero-sum”, menciptakan polarisasi tajam
- Konflik antara eksekutif dan legislatif yang sulit dikompromikan
- Presiden cenderung menggunakan anggaran dan utang untuk menjaga popularitasnya, bukan untuk memperkuat institusi
Dalam kenyataannya, Indonesia menunjukkan pola yang mirip, di mana utang terus membengkak dan bunga utang menggerus anggaran sektor vital, sementara pengawasan fiskal lemah. Ini menunjukkan bahwa desain sistem presidensial kita justru memperburuk keadaan.
Indonesia: Potensi Besar dengan Pondasi yang Retak
Indonesia sering disebut negara besar dengan potensi luar biasa. Namun, potensi tersebut dibangun di atas pondasi yang rapuh. Penyatuan dua organ dalam satu jabatan presiden, pengawasan yang lemah, serta ketergantungan pada utang dan populisme fiskal menciptakan krisis sistemik yang terus berulang.
Solusi: Revisi Desain Sistem Pemerintahan
Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah ini adalah:
- Pemisahan Kekuasaan: Memisahkan peran Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu orang.
- Penguatan Pengawasan: Memperkuat lembaga pengawas seperti parlemen, lembaga audit, dan sistem hukum agar lebih efektif dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
- Peningkatan Akuntabilitas Anggaran: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan utang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- Prioritaskan Pembangunan Jangka Panjang: Meningkatkan kebijakan yang berfokus pada transformasi jangka panjang, bukan populisme jangka pendek.
Tanggapan Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara harus mengutamakan kesejahteraan jangka panjang rakyatnya, bukan sekadar mempertahankan kekuasaan.
