beritax.id– Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan sejumlah langkah yang dapat dilakukan pemerintah. Adapun untuk mencegah potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Said Iqbal menekankan bahwa langkah utama yang harus dilakukan adalah memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini untuk industri tetap aman dan tidak mengalami kelangkaan, karena ketidakseimbangan pasokan BBM dapat meningkatkan biaya produksi dan memicu efisiensi berlebihan yang berujung pada PHK.
Pentingnya Ketersediaan BBM untuk Industri
Said Iqbal menegaskan, kelangkaan BBM akan menyebabkan harga BBM naik, yang pada gilirannya akan meningkatkan biaya produksi. “Jika BBM industri langka, harganya akan semakin melambung tinggi, dan itu akan mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi. Adapun yang salah satunya adalah dengan mengurangi tenaga kerja,” ujar Said Iqbal saat dihubungi detikcom pada Selasa (14/4/2026).
Langkah utama yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan ketersediaan BBM industri agar dapat menjaga biaya produksi tetap terkendali.
Selain itu, Said Iqbal juga meminta pemerintah untuk memberikan relaksasi pajak kepada pelaku usaha. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk membantu menjaga stabilitas keuangan perusahaan, mengingat biaya produksi yang meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar.
Said Iqbal juga mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 10% atau bahkan 9%, seperti yang diterapkan di Vietnam. Penurunan tarif PPN ini diharapkan dapat mengurangi beban yang ditanggung perusahaan dan membantu menjaga daya beli masyarakat. “Dengan tarif pajak yang lebih ringan, perusahaan tidak perlu menaikkan harga jual produk, dan daya beli masyarakat dapat tetap terjaga,” katanya.
Perlunya Pengendalian PHK untuk Mencegah Dampak Sosial
Said Iqbal juga menyoroti bahwa pengendalian PHK massal sangat penting untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas. Berdasarkan informasi yang diterima, sekitar 10 perusahaan di Indonesia sudah mulai mengkaji kemungkinan melakukan PHK dalam tiga bulan ke depan, sebagai respons terhadap ketegangan yang timbul akibat perang di Timur Tengah.
“Meski belum ada PHK, perusahaan-perusahaan ini sudah mulai berdiskusi dengan pekerja mengenai kemungkinan pengurangan tenaga kerja,” jelas Said Iqbal. Menurutnya, hal ini perlu segera diatasi agar tidak menambah angka pengangguran dan meningkatkan ketidakpastian sosial-ekonomi.
Tanggung Jawab Negara dalam Menjaga Kesejahteraan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, negara harus hadir untuk memastikan bahwa rakyat, terutama pekerja, tidak dirugikan akibat kondisi eksternal yang tidak bisa mereka kendalikan.
“Menjaga ketahanan sosial dan ekonomi melalui kebijakan yang pro-rakyat adalah kewajiban negara. Dalam masa krisis seperti ini, negara harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak memperburuk keadaan masyarakat yang sudah rentan,” ujar Prayogi.
Prinsip Partai X dalam Menjaga Kesejahteraan Pekerja
Partai X berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja, khususnya dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti saat ini. Dalam konteks ini, Partai X mengusulkan kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan pekerja, seperti:
- Melindungi Rakyat: Pemerintah harus memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja, dengan mengutamakan kebijakan yang bisa menanggulangi PHK massal.
- Melayani Rakyat: Pemberian insentif dan relaksasi pajak kepada perusahaan harus dilakukan untuk memastikan ekonomi tetap bergerak tanpa membebani pekerja.
- Mengatur Rakyat: Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK. Serta memastikan adanya kebijakan yang mengatur proses PHK agar tidak merugikan pekerja.
Solusi Partai X untuk Mengatasi Ketidakpastian Ekonomi
- Fasilitas Subsidi untuk BBM Industri: Pemerintah dapat memberikan subsidi bagi BBM yang digunakan untuk sektor industri, sehingga harga tetap terkendali.
- Program Perlindungan Pekerja: Partai X mendorong pemerintah untuk menciptakan program-program perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk asuransi dan pelatihan keterampilan untuk pekerja yang terdampak PHK.
- Relaksasi Pajak untuk Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Kebijakan relaksasi pajak yang lebih luas. Khususnya untuk UMKM, akan sangat membantu dalam mempertahankan lapangan pekerjaan.
Kesimpulan
Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi sektor industri dan para pekerja dari dampak ketegangan yang berpotensi merugikan perekonomian. Dengan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Negara dapat memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga, dan mencegah PHK massal yang dapat berdampak luas bagi stabilitas sosial dan ekonomi.
