beritax.id– Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat dan mengurangi backlog perumahan nasional. Menurut Hashim, Presiden ingin agar pembangunan rumah ini berjalan lebih cepat dan tidak terhambat oleh proses birokrasi yang ada.
“Presiden ingin pembangunan tiga juta rumah ini cepat, cepat. Dalam beberapa pertemuan dengan Presiden, beliau menilai pelaksanaan program pembangunan perumahan masih lambat, sehingga perlu ada percepatan untuk memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat,” ungkap Hashim di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Penyebab Lambatnya Pembangunan: Birokrasi dan Penyesuaian Kementerian Baru
Dalam penjelasannya, Hashim menyebutkan salah satu kendala utama yang dihadapi adalah masalah birokrasi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang bertanggung jawab atas pembangunan ini, merupakan kementerian baru yang baru beroperasi selama satu tahun. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program.
“Beberapa minggu lalu saya bertemu Presiden untuk membahas program ini. Presiden tanya kenapa program perumahan agak lambat, kesannya lambat di pemikiran Presiden. Saya jelaskan terus terang ada masalah birokrasi, kementerian baru, baru satu tahun,” jelas Hashim.
Meskipun demikian, Hashim tetap optimis bahwa program ini dapat segera berjalan lebih cepat dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang turut berpartisipasi dalam pembangunan hunian berbasis kawasan transportasi.
Keterlibatan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam Pengembangan Hunian
Sebagai bagian dari upaya pemerintah, PT Kereta Api Indonesia (KAI) berkomitmen untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah. KAI akan membangun sebanyak 5.484 unit hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik di lahan sekitar beberapa stasiun besar di Indonesia, termasuk Stasiun Manggarai Jakarta, Stasiun Kiaracondong Bandung, Stasiun Semarang Poncol, dan Stasiun Surabaya Gubeng.
“PT Kereta Api Indonesia mendukung program pembangunan nasional melalui pemanfaatan aset perkeretaapian untuk menghadirkan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik,” kata Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.
Pendekatan Berbasis Transportasi Publik (TOD)
Pembangunan hunian ini akan menggunakan konsep Transit Oriented Development (TOD), yang mengintegrasikan kawasan hunian dengan akses transportasi publik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mobilitas masyarakat, meningkatkan efisiensi, serta mengurangi kemacetan di kawasan perkotaan. Proyek ini berfokus pada pembangunan hunian tipe 45 dan tipe 52 yang ditujukan untuk masyarakat perkotaan.
Ditargetkan, penyerahan kunci unit kepada penghuni akan dilakukan pada awal tahun 2027. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat serta memperbaiki kualitas hidup mereka.
Tugas Negara: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, pembangunan perumahan harus diprioritaskan agar rakyat dapat hidup layak dan memiliki tempat tinggal yang aman.
“Negara harus hadir untuk memastikan bahwa program pembangunan perumahan ini benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat. Tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam kualitas dan aksesibilitas,” tegas Prayogi.
Prinsip Partai X:
- Kesejahteraan Rakyat: Negara harus menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, termasuk perumahan yang layak.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Semua kebijakan terkait pembangunan harus dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Keberlanjutan dalam Pembangunan: Program-program pembangunan harus berkelanjutan, memperhatikan aspek sosial dan ekonomi, serta ramah lingkungan.
Solusi Partai X:
- Penguatan Infrastruktur Lokal: Pemerintah harus memperkuat infrastruktur di daerah untuk mendukung program pembangunan perumahan secara efektif.
- Pendekatan Terpadu dan Inklusif: Pembangunan harus melibatkan semua pihak terkait, baik pemerintah pusat, daerah, maupun sektor swasta, untuk menciptakan dampak yang luas.
- Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar mereka mendapatkan manfaat langsung.
Kesimpulan
Program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan nasional serta menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada percepatan pelaksanaan, penyesuaian birokrasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Dalam hal ini, Partai X menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Pemerintah harus memastikan bahwa program ini dapat memberikan manfaat langsung bagi rakyat, terutama dalam menghadapi tantangan perumahan di daerah perkotaan.
