beritax.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan komitmennya untuk melindungi kebebasan pers di Indonesia. Dalam acara Kick Off dan Launching Program Media, Pers, dan Pembangunan Peradaban Hak Asasi Manusia di Indonesia, Pigai meminta insan pers tetap berani mengungkap fakta dan membela kebenaran dalam setiap karya jurnalistik mereka.
“Jika ada pers yang dikritik atau dianiaya, saya akan pasang badan,” ujar Pigai dalam acara yang digelar di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Pigai menyatakan bahwa pers memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan mengawasi kekuasaan di Indonesia. Sebagai alat kontrol sosial yang sangat berpengaruh, media berfungsi tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan.
Kebebasan Pers, Pilar Demokrasi dan HAM
Dalam kesempatan tersebut, Pigai mengingatkan bahwa tanpa peran pers, masyarakat akan kesulitan memperoleh informasi yang benar dan memperjuangkan keadilan. “Media adalah jendela dunia dan cakrawala bangsa. Tanpa media, semuanya akan gelap gulita,” ujarnya.
Menteri HAM ini juga menilai bahwa pers memiliki kekuatan besar dalam mengontrol berbagai institusi kekuasaan, termasuk pemerintah, legislatif, yudikatif, dan korporasi. “Pers itu kekuatannya di atas negara. Kita belajar teori Montesquieu, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sekarang korporatif. Keempatnya dikontrol oleh pers. Pers adalah real power, absolute power,” tegas Pigai.
Peran Pers dalam Mewujudkan Keadilan
Pigai mengakui bahwa pers selama ini sering menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, terutama ketika sistem hukum tidak berjalan ideal. Media sering berperan untuk membuka persoalan yang tidak ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum.
“Seringkali ketidakadilan dalam pelayanan oleh aparat penegak hukum menyebabkan pers harus bersuara. Karena ada pers, kemudian ada gerakan massa yang menginginkan munculnya keadilan,” tambah Pigai.
Dukungan Pemerintah terhadap Pers
Dalam berbagi cerita, Pigai mengungkapkan dukungannya terhadap media yang mengalami intimidasi. Ia mengenang ketika dirinya mendatangi kantor majalah Tempo setelah mereka menghadapi teror. “Waktu saya memutuskan datang ke Tempo, orang bilang Presiden pasti marah. Tapi apa kata Presiden Prabowo? ‘Natalius, I love you.’ Beliau sudah kenal saya 31 tahun. Itulah Pak Prabowo,” katanya.
Pigai menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media untuk membangun peradaban HAM di Indonesia. Ia mengajak media untuk terus menghadirkan pemberitaan yang memperjuangkan keadilan dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk ketidakadilan.
Kebebasan Pers sebagai Pilar Negara Demokrasi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa kebebasan pers adalah salah satu pilar utama dalam negara demokrasi. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara harus memastikan bahwa kebebasan pers terlindungi, karena pers adalah kunci bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintah,” ujarnya.
Prinsip Partai X dalam Mendukung Kebebasan Pers
Prinsip Partai X terkait kebebasan pers menekankan pada:
- Transparansi dan Akuntabilitas
Partai X mendukung kebebasan pers sebagai alat untuk memastikan bahwa pemerintah dapat diakses oleh rakyat dan dapat mempertanggungjawabkan segala kebijakannya. - Perlindungan terhadap Jurnalis
Partai X mendukung perlindungan terhadap jurnalis agar mereka dapat bekerja tanpa rasa takut atau ancaman. Kebebasan pers adalah hak yang harus dilindungi di negara demokrasi. - Penguatan Peran Pers dalam Mengontrol Kekuasaan
Partai X percaya bahwa pers harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.
Solusi Partai X untuk Perlindungan Pers
Partai X memberikan beberapa solusi untuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan pers di Indonesia:
- Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Media
Memperkuat perlindungan hukum bagi media dan jurnalis, termasuk langkah-langkah konkret untuk mengatasi intimidasi dan kekerasan terhadap media. - Mengatasi Hambatan dalam Akses Informasi
Menjamin akses informasi yang transparan antara pemerintah dan masyarakat, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi media untuk melakukan investigasi dan peliputan yang mendalam. - Pemberdayaan Media Lokal
Partai X mendukung penguatan media lokal untuk memastikan bahwa semua daerah di Indonesia memiliki akses kepada informasi yang relevan dan berimbang.
Kesimpulan
Kebebasan pers adalah landasan penting bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Pemerintah harus memastikan bahwa jurnalis dan media dapat beroperasi dengan bebas tanpa rasa takut akan intimidasi. Partai X akan terus berjuang untuk menjaga kebebasan pers, karena pers adalah pilar utama dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan serta mendorong tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
