beritax.id — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pembentukan sistem satu data UMKM. Sistem tersebut bernama SAPA UMKM, dirancang untuk memperkuat layanan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia. “Petunjuk Pak Presiden jelas, sistem ini harus segera direalisasikan untuk menjawab kebutuhan pelaku UMKM,” ujar Maman di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, 57 juta pelaku UMKM di berbagai daerah membutuhkan pendekatan digital agar pelayanan lebih cepat, efisien, dan terukur. SAPA UMKM akan menjadi platform terintegrasi yang meliputi perizinan, pembiayaan, hingga pemasaran produk.
Transformasi Digital untuk UMKM
Maman menegaskan SAPA UMKM tidak dibuat untuk memungut pajak, melainkan memberikan perlindungan dan pembinaan bagi pelaku usaha. Ia menyebut, pendekatan digital diperlukan karena pemerintah sulit menjangkau seluruh pelaku UMKM secara langsung. Dengan sistem super aplikasi tersebut, UMKM diharapkan mendapat layanan yang mudah dan setara di seluruh Indonesia.
“Platform ini dibuat untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Maman. Kementerian UMKM menargetkan peluncuran sistem dalam waktu tiga bulan ke depan.
Partai X: Jangan Hanya Jadi Seremonial Ekonomi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menilai gagasan SAPA UMKM perlu dikawal serius. Ia menegaskan tugas negara tidak berhenti pada peluncuran program, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil,” ujarnya.
Prayogi mengingatkan agar kebijakan ekonomi tidak menjadi seremonial belaka tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, digitalisasi harus berorientasi pada pemerataan ekonomi, bukan hanya pencitraan atau proyek birokrasi.
Prinsip Partai X: Ekonomi Rakyat Adalah Pondasi Kedaulatan
Partai X menegaskan bahwa kebijakan ekonomi sejati harus berpihak pada rakyat dan berbasis kemandirian lokal. Menurut prinsip Partai X, negara wajib memastikan setiap kebijakan ekonomi mengandung nilai keadilan, transparansi, dan pemberdayaan rakyat. Kedaulatan ekonomi tidak lahir dari proyek digital semata, tetapi dari pemerataan kesempatan dan perlindungan pelaku usaha. “SAPA UMKM harus menjadi alat keadilan, bukan sekadar aplikasi administratif,” kata Prayogi menegaskan.
Solusi Partai X: Integrasi Ekonomi, Moral, dan Keadilan Sosial
Sebagai solusi, Partai X mendorong langkah konkret agar SAPA UMKM berfungsi sebagai sistem kesejahteraan rakyat, bukan sekadar teknologi. Pertama, pemerintah harus menjamin data UMKM digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kekuasaan atau bisnis besar. Kedua, setiap layanan digital harus disertai pendampingan moral, literasi keuangan, dan perlindungan dari praktik ekonomi destruktif seperti judi online. Ketiga, SAPA UMKM harus menjadi wadah kolaborasi lintas sektor yang menjamin pemerataan akses modal, pasar, dan teknologi bagi seluruh daerah. “Ekonomi rakyat harus dijaga dari ketimpangan, karena keadilan sosial adalah napas dari kedaulatan bangsa,” tutup Prayogi.
