beritax.id – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) akan mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari hunian hingga rumah sakit. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meninjau kesiapan fasilitas tersebut. “IKN ini dikonsepkan untuk hidup yang efisien, futuristik, dan dekat dengan alam. Kami memastikan para ASN pada suatu saat nanti bisa merasa siap dan aman, nyaman untuk bisa lebih berbakti lagi untuk perbaikan negeri,” ujar Rini, usai melakukan peninjauan di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.
Rini meninjau rumah susun untuk ASN, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) IKN, Kantor Kementerian Koordinator, dan Istanda Garuda. Rusun ASN berlokasi di kawasan hunian barat dan timur, terdiri dari 47 tower dengan 12 lantai. Setiap unit dilengkapi dengan fasilitas smart home, perabotan lengkap, tenant komersial, sarana ibadah, sosial, dan olahraga.
Fasilitas Modern untuk ASN Pindah di IKN
Rusun ASN yang direncanakan untuk para pegawai ini menawarkan kenyamanan hidup modern. Setiap unit dilengkapi dengan sistem smart home seperti sidik jari atau PIN, dapur, water heater, AC, dan furnitur. Selain itu, RSUP IKN yang memiliki 10 lantai dengan 250 tempat tidur juga dilengkapi dengan teknologi canggih seperti CT-scan 512 slice, Hybrid Cathlab, dan MRI 3 Tesla.
Sementara itu, gedung kantor Kementerian Koordinator yang dibangun dengan konsep green building mengusung desain sharing office. Gedung ini mengintegrasikan elemen alam dan fasilitas modern seperti multifunction hall, jembatan 2nd walkway, dan area parkir terintegrasi. Semua fasilitas ini dirancang untuk mendukung kehidupan ASN yang efisien dan sesuai dengan kemajuan teknologi.
Tanggapan Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara terdiri dari tiga aspek utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks IKN, walaupun fasilitas modern bagi ASN adalah langkah positif, pemerataan akses terhadap fasilitas ini juga harus diperhatikan. Tidak boleh ada kesenjangan antara ASN yang mendapatkan fasilitas mewah ini dengan masyarakat yang masih kesulitan mengakses layanan dasar.
Prayogi R Saputra menekankan bahwa negara harus menjaga keseimbangan antara pembangunan di IKN dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Infrastruktur yang canggih dan efisien harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh kelompok tertentu. Dengan demikian, pembangunan IKN harus dilakukan dengan prinsip yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.
Solusi dari Partai X
1. Pemerataan Akses Fasilitas di Seluruh Daerah
Partai X mendukung pemindahan ibu kota sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan, namun mengingatkan bahwa fasilitas modern yang diberikan kepada ASN di IKN harus menjadi bagian dari pemerataan pembangunan. Infrastruktur dan fasilitas yang dibangun di IKN harus dapat dijadikan model yang dapat diterapkan di daerah lain, agar masyarakat di seluruh Indonesia merasakan manfaatnya.
2. Penyediaan Infrastruktur Digital di Seluruh Wilayah
Pembangunan digital governance yang digagas dalam konsep IKN harus diikuti dengan penyediaan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Partai X mendukung bahwa transformasi digital harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di pusat maupun daerah. Dengan infrastruktur digital yang merata, pemerintahan akan semakin transparan dan efisien, serta memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat kepada masyarakat.
3. Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Pembangunan
Pembangunan IKN harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Partai X menekankan bahwa pembangunan pusat pemerintahan baru tidak boleh mengabaikan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah lain. Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga bisa menciptakan pemerataan pembangunan yang sejati.
4. Fokus pada Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Lokal
Dalam pembangunan IKN, Partai X mengusulkan agar lebih banyak perhatian diberikan pada pemberdayaan ekonomi lokal dan kesejahteraan rakyat. Fasilitas dan infrastruktur yang dibangun di IKN tidak boleh hanya menguntungkan ASN dan perusahaan besar. Tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai sektor pembangunan.
Kesimpulan
Pembangunan IKN dengan segala fasilitas modern untuk ASN adalah langkah penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efisien dan berbasis digital. Namun, pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia harus menjadi prioritas, agar manfaat dari pembangunan IKN tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak. Partai X mendukung pemerataan fasilitas dan pembangunan yang berbasis pada keadilan sosial, agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kemajuan yang dihasilkan oleh transformasi ini. Negara harus menjalankan tiga tugas utamanya dengan adil, yaitu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
