beritax.id – Kebijakan pemerintahan merugikan rakyat semakin terlihat jelas ketika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih mengutamakan kepentingan segelintir penguasa daripada kesejahteraan rakyat banyak. Meskipun pemerintah seharusnya menjadi pelaksana mandat rakyat. Kenyataannya banyak kebijakan yang justru lebih menguntungkan para pejabat dan korporasi besar. Sementara rakyat yang seharusnya mendapatkan manfaat malah semakin terpinggirkan.
Ketimpangan yang Semakin Melebar
Ketika kebijakan-kebijakan besar diluncurkan, sering kali yang diuntungkan adalah pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Seiring dengan kebijakan pembangunan infrastruktur besar-besaran, rakyat terpaksa menanggung biaya hidup yang semakin tinggi. Kenaikan harga barang pokok, biaya pendidikan, dan kesehatan yang semakin mahal. Sementara upah buruh dan penghasilan rakyat tidak mengikuti laju inflasi, semakin memperburuk ketimpangan sosial.
Hal ini semakin terlihat dalam kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Pemerintah yang seharusnya mengutamakan kesejahteraan rakyat justru lebih banyak membuat kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan. Birokrasi yang semakin besar dan terpusat hanya memperparah masalah ini. Sehingga rakyat semakin merasa terpinggirkan dalam sistem yang seharusnya mereka kendalikan.
Kebijakan Pajak yang Tidak Seimbang
Salah satu kebijakan yang semakin memberatkan rakyat adalah sistem perpajakan yang tidak adil. Meskipun pajak adalah kewajiban rakyat untuk membiayai pembangunan negara, rakyat kecil terus dibebani dengan pajak yang semakin tinggi. Sementara itu, korporasi besar dan individu kaya sering kali dapat menghindari kewajiban pajak mereka melalui celah hukum dan pengaruh kekuasaan.
Kebijakan ini semakin memperburuk ketimpangan sosial di Indonesia, di mana rakyat kecil harus menanggung beban pajak yang semakin tinggi. Sementara orang-orang kaya dan korporasi besar bisa lebih mudah menghindari kewajiban tersebut. Pemerintah seharusnya menerapkan sistem pajak yang lebih progresif dan adil. Di mana mereka yang lebih mampu membayar lebih banyak untuk mendukung pembangunan negara.
Kepentingan Pejabat Menghancurkan Kedaulatan Rakyat
Pemerintah, yang seharusnya menjadi pelaksana mandat rakyat, kini semakin jauh dari tujuan utamanya: melayani kepentingan rakyat. Sebaliknya, banyak kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan para pejabat dan penguasa. Ketika kekuasaan terpusat pada segelintir orang, kontrol terhadap pengelolaan sumber daya negara menjadi lebih sulit, dan rakyat pun semakin terpinggirkan.
Bahkan, kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat sering kali hanya menjadi formalitas. Proyek-proyek pembangunan yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup rakyat sering kali terhambat oleh birokrasi yang tidak efektif dan kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi kelompok tertentu.
Solusi dari Prinsip Partai X
Partai X mengusulkan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi akibat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat:
- Desentralisasi dan Pemerintahan yang Lebih Terbuka
Memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta memperkuat partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. - Sistem Pajak yang Progresif dan Adil
Menetapkan sistem pajak yang lebih progresif, di mana mereka yang lebih mampu akan membayar lebih banyak, sementara rakyat kecil diberi kelonggaran. - Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kepentingan Rakyat
Memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dikelola dengan cara yang mendatangkan manfaat bagi rakyat, bukan hanya segelintir pejabat atau negara asing. - Pemberantasan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, serta menegakkan hukum untuk memberantas korupsi di semua sektor pemerintahan. - Perlindungan Sosial bagi Rakyat
Meningkatkan sistem perlindungan sosial yang memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang layak pada pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
Kesimpulan
Pemerintah yang dikuasai penguasa semakin memperburuk ketimpangan sosial dengan kebijakan yang menguntungkan segelintir pejabat dan mengorbankan kepentingan rakyat. Agar Indonesia dapat maju dan berkembang dengan adil, dibutuhkan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan kebijakan ekonomi dan sosial. Pemerintah harus kembali mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada mayoritas, bukan hanya kepentingan pejabat yang menguasai negara.
