beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan memberi kesempatan BUMN untuk berbenah dalam 2-3 tahun. Namun, ia menegaskan bila target perbaikan tidak tercapai, maka akan dilakukan “bersih-bersih”. Presiden menyoroti rendahnya keuntungan BUMN dibanding aset yang dikelola, serta menyatakan tidak ragu melibatkan KPK dan Kejaksaan bila ditemukan praktik korupsi.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyinggung pimpinan BUMN yang tidak amanah dan kerap memperkaya diri di tengah kerugian perusahaan. Ia menyebut perilaku itu sebagai pengkhianatan terhadap amanah negara. Bagi Prabowo, BUMN seharusnya memberi keuntungan signifikan untuk menopang keuangan negara. Jika kondisi tidak membaik, ancaman “bersih-bersih” bukan sekadar retorika, melainkan tindakan konkret.
Partai X: Rakyat Menunggu, Jangan Tunda Perubahan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan bahwa tugas negara ada tiga. Melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, menunda perbaikan BUMN berarti menunda hak rakyat atas kesejahteraan. Partai X menekankan bahwa rakyat sudah terlalu lama menunggu BUMN dikelola dengan jujur dan profesional. Korupsi di tubuh BUMN bukan hanya soal angka, melainkan soal keadilan publik yang dirampas.
BUMN adalah instrumen negara yang mengelola kekayaan rakyat. Karenanya, pengelolaan BUMN harus berlandaskan Pancasila dan konstitusi. Tidak boleh lagi ada praktik memperlakukan BUMN sebagai “perusahaan pribadi” pejabat atau alat bagi-bagi kekuasaan. Transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran menjadi fondasi mutlak yang tidak bisa ditawar.
Solusi Partai X: Reformasi Total Tata Kelola BUMN
Partai X mengusulkan langkah solutif untuk membenahi BUMN. Pertama, audit menyeluruh terhadap keuangan, aset, dan kinerja BUMN secara independen. Kedua, pembentukan mekanisme pengawasan publik yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan serikat pekerja. Ketiga, larangan rangkap jabatan serta pembatasan bonus direksi saat perusahaan merugi. Keempat, penerapan sanksi tegas hingga pidana bagi direksi yang menyalahgunakan kewenangan. Kelima, hasil keuntungan BUMN harus diarahkan pada program rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Dengan reformasi total, BUMN dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus menjaga kedaulatan negara.
Partai X menegaskan bahwa rakyat tidak bisa terus menunggu janji perbaikan. BUMN adalah milik rakyat, bukan pejabat. Saatnya negara hadir dengan aksi nyata, bukan sekadar menunda.
