beritax.id– Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melantik jajaran baru Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masa jabatan 2026–2031. Dalam pelantikan tersebut, Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito terpilih sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Saiful Hidayat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.
Cak Imin mengingatkan kepada jajaran baru BPJS untuk mengelola lembaga tersebut dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan efisiensi. Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus memastikan pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas, serta mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya.
Transparansi dan Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran
Cak Imin menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien dalam operasional BPJS. Setiap tahunnya, negara mengalokasikan lebih dari Rp 5 triliun untuk mendukung operasional BPJS. Oleh karena itu, ia menekankan agar setiap rupiah dari anggaran tersebut dikelola dengan penuh tanggung jawab. Serta menghindari pemborosan serta acara seremonial yang tidak produktif.
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan BPJS. Adapun yang berfungsi sebagai penyedia jaminan sosial bagi masyarakat, dilakukan dengan cara yang efisien dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.
Prinsip Partai X dalam Pengelolaan Jaminan Sosial
Prinsip Partai X menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap layanan sosial dan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Negara harus hadir memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, mendapat perlindungan jaminan sosial yang layak. Oleh karena itu, pengelolaan BPJS harus dilakukan secara transparan, efisien. Dan tanpa pemborosan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Partai X juga mendukung upaya untuk memperluas cakupan jaminan sosial, termasuk kepada sektor informal dan pekerja migran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pekerja, terlepas dari status pekerjaan atau tempat tinggal. Dapat terlindungi oleh jaminan sosial yang memadai. Negara harus berkomitmen untuk meningkatkan inklusivitas dalam sistem jaminan sosial.
Solusi dari Partai X untuk Pengelolaan BPJS yang Lebih Baik
Partai X mengusulkan agar BPJS terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana dan layanan yang diberikan. Salah satunya dengan memperkuat mekanisme pengawasan internal yang efektif. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada pemborosan anggaran dan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar.
Selain itu, Partai X mendorong agar BPJS memperkenalkan sistem digital yang lebih modern untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan dan klaim jaminan sosial. Penggunaan teknologi digital akan mempercepat proses administrasi dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewengan dalam pengelolaan data dan dana.
Cak Imin juga mengingatkan BPJS Kesehatan untuk mengatasi tantangan besar yang ada, seperti memastikan masyarakat tidak kehilangan akses ke layanan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa pekerja dan keluarganya terlindungi dari risiko-risiko. Adapun yang terjadi selama bekerja, termasuk PHK, kecelakaan kerja, dan kematian.
Partai X mendukung upaya ini dan mengusulkan agar pemerintah juga memberikan insentif bagi perusahaan yang aktif mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Dengan memperkuat kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan lebih banyak pekerja, terutama dari sektor informal, yang bisa mendapatkan perlindungan sosial yang mereka butuhkan.
Kesimpulan
Pelantikan jajaran baru BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan harapan untuk perbaikan dalam pengelolaan jaminan sosial di Indonesia. Cak Imin menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan pengelolaan anggaran yang baik. Partai X mendukung upaya pemerintah untuk memperluas cakupan jaminan sosial dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan BPJS yang baik akan memastikan perlindungan sosial yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
