beritax.id – Demokrasi tanpa integritas telah menyebabkan janji pembangunan yang ditawarkan pemerintah menjadi kosong belaka. Banyak proyek yang dijanjikan sebagai solusi atas masalah rakyat, namun kenyataannya tidak terealisasi. Hal ini semakin memperburuk ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan menambah kesenjangan sosial. Rakyat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pembangunan justru merasa terpinggirkan.
Penguasa yang Menjual Janji Pembangunan
Setiap kali pemilu tiba, janji pembangunan kembali disuarakan oleh para penguasa, tetapi kenyataannya kebanyakan proyek tersebut hanya retorika. Janji-janji tersebut tidak pernah terwujud atau bahkan diganti dengan kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu, bukan rakyat. Ini menyebabkan munculnya ketidakadilan sosial yang semakin mendalam, yang memperburuk keadaan rakyat yang sudah termarginalkan.
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, dalam kenyataannya, banyak kebijakan yang diambil justru tidak mencerminkan tugas negara untuk melayani rakyat. Pemerintah lebih fokus pada kepentingan pemerintahan dan ekonomi kelompok tertentu, meninggalkan rakyat yang sebenarnya menjadi sumber utama kekuatan negara.
Solusi untuk Mengembalikan Integritas dalam Proses Pemerintahan
- Reformasi Kebijakan yang Berfokus pada Rakyat
Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat dan mendorong pemerataan pembangunan. Setiap kebijakan harus melibatkan masukan dari masyarakat agar memenuhi kebutuhan mereka. - Transparansi dalam Proyek Pembangunan
Setiap proyek pembangunan harus dilakukan dengan transparansi penuh. Pengawasan yang independen dan terbuka akan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa proyek tersebut benar-benar bermanfaat bagi rakyat. - Peningkatan Partisipasi Rakyat dalam Pengambilan Keputusan
Partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan kebijakan perlu ditingkatkan. Kebijakan yang diambil harus mencerminkan suara rakyat dan mengurangi dominasi kepentingan tertentu. - Pendidikan Kewarganegaraan yang Berfokus pada Etika dan Integritas
Masyarakat perlu diberi pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya etika dan integritas dalam sistem demokrasi. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan.
Demokrasi tanpa integritas hanya mengarah pada ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan ketidakadilan sosial yang semakin besar. Negara harus kembali pada tugas utamanya untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang lebih adil dan berfokus pada kesejahteraan rakyat. Reformasi dalam kebijakan dan penguatan pengawasan publik adalah langkah penting untuk memastikan bahwa demokrasi benar-benar berfungsi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
