beritax.id – Demokrasi Indonesia saat ini sering kali disebut sebagai “demokrasi tanpa struktur”, di mana sistem yang seharusnya mendengarkan dan melibatkan rakyat justru dikuasai oleh segelintir penguasa dan korporasi besar. Keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat seringkali diambil tanpa melibatkan mereka secara aktif. Hal ini membuat banyak warga negara merasa terpinggirkan dan hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan negara.
Krisis Partisipasi dan Keterlibatan Rakyat
Krisis partisipasi dalam proses demokrasi semakin memunculkan ketimpangan yang berbahaya. Ketika rakyat seharusnya memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mereka justru dikesampingkan. Keputusan-keputusan penting, mulai dari kebijakan ekonomi hingga pembangunan infrastruktur, sering kali tidak melibatkan konsultasi publik yang memadai. Ini menunjukkan bahwa ada kegagalan dalam struktur demokrasi Indonesia yang perlu segera diperbaiki.
Banyak kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan penguasa dan korporasi besar, sementara rakyat tetap terabaikan. Penguasa sering kali menggunakan kekuasaan untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok, yang mengorbankan kepentingan publik. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi semakin menganga, memperburuk kondisi masyarakat yang tidak terwakili dalam keputusan-keputusan pemerintah. Demokrasi yang seharusnya memberi ruang untuk rakyat kini berubah menjadi sistem yang menguntungkan segelintir orang.
Tugas Negara yang Harus Dilaksanakan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara itu ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, saat ini negara tampaknya gagal dalam menjalankan ketiga tugas tersebut. Pemerintah tidak lagi menjadi representasi dari suara rakyat, tetapi lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.
Solusi untuk Mengatasi Krisis Demokrasi
- Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan
Salah satu solusi utama adalah membuka ruang bagi rakyat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam kebijakan ekonomi dan sosial. - Reformasi Sistem Pemilu dan Penguatan Partai
Sistem pemilu harus direformasi agar lebih representatif, dan partai harus berfungsi sebagai saluran yang menyuarakan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir penguasa. - Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
Transparansi dalam pengambilan keputusan serta akuntabilitas yang jelas harus menjadi dasar dalam kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu memperbaiki sistem pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan. - Memberdayakan Masyarakat dengan Pendidikan Politik
Pendidikan politik yang masif dan menyeluruh sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Masyarakat yang teredukasi akan lebih mampu mengawasi dan mengevaluasi
Untuk mewujudkan janji-janji demokrasi yang telah lama dijanjikan, Indonesia perlu memperbaiki sistem yang ada. Adapun memastikan bahwa demokrasi tanpa struktur tidak lagi menghambat kemajuan. Negara harus kembali menegakkan nilai-nilai demokrasi yang sejati dengan lebih mendengarkan rakyat dan berfokus pada kepentingan publik, bukan segelintir pihak yang menguasai sistem pemerintahan. Pemerintah harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan cara yang lebih adil, transparan, dan partisipatif. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia bisa membangun masa depan yang lebih inklusif bagi semua warganya.
