beritax.id – Katanya negara Indonesia ini menjunjung tinggi keadilan. Katanya negara ini hadir buat menyejahterakan rakyat. Katanya suara rakyat itu suara Tuhan.
Sering banget kan kita denger kalimat-kalimat manis kayak gitu? Enak banget didenger, berasa adem, berasa penuh harapan.
Tapi, ada sebuah jurang pemisah yang sangat lebar antara apa yang “Katanya” terjadi, dengan apa yang “Nyatanya” kita rasakan.
Mari kita bedah satu per satu.
Menjunjung Tinggi Keadilan, Katanya
Hukum itu nggak pandang bulu. Tapi jujur deh, nyatanya? Istilah ‘tajam ke bawah, tumpul ke atas’ itu beneran kejadian. Bahkan data dari World Justice Project aja bilang kalau hukum Indonesia lagi nggak baik-baik aja.
Masih inget sama kasusnya Nenek Asyani dari Situbondo yang pada tahun 2015 didakwa mencuri 7 batang kayu jati milik Perhutani, divonis bersalah dengan hukuman percobaan 1 tahun penjara. Sementara, penggundulan hutan di Sumatera yang berujung bencana sampai sekarang masih jadi tanda tanya.
Terus dimana letak menjunjung tinggi keadilannya? Karena nyatanya tangisan dan rengekan akibat sewenang-wenang malah terjadi dimana-mana.
Tidak Pandang Bulu dalam Memutuskan, Katanya
Mas Daniel Tangkilisan. Dia itu aktivis yang mati-matian belain alam Karimunjawa dari tambak ilegal. Niatnya mulia banget, kan? Eh, balasannya malah kena UU ITE. Nyesek nggak tuh?
Bandingin sama koruptor. Pas 17-an kemarin, ribuan napi termasuk koruptor, malah dapat diskon hukuman alias remisi. Polanya kebaca banget, di mana rakyat kecil yang bener malah dikasusin, giliran yang punya kuasa dan duit ngerugiin negara malah dapet subsidi hukuman.
Terus soal korupsi, ini makin bikin geleng-geleng kepala. Pemerintah sering bilang bakal jujur, tapi skor korupsi kita stuck di situ-situ aja, kalah sama tetangga.
Yang paling bikin sakit hati tuh kasus korupsi Timah. Bayangin, kerugiannya sampai Rp 300 triliun! Dan gilanya, Rp 271 triliun itu kerusakan alam yang mungkin nggak bisa balik lagi. Alam kita hancur, duitnya dinikmati segelintir crazy rich. Kocaknya lagi, pas ahli lingkungan mau hitung kerugiannya, mereka malah dilaporin balik ke polisi.
Yah, nyatanya hanya pemilik kekayaan yang bisa bersenang-senang.
Bertindak Jujur Tanpa Bualan, Katanya
Nah, sekarang kita masuk ke poin yang sering bikin kita makan ati yaitu soal integritas.
Sering banget kan denger pemerintah ngomong ‘Kita bakal bertindak jujur’, ‘Kerja nyata tanpa banyak drama’, atau ‘Anti bualan’. Tapi coba deh buka mata lebar-lebar lihat realitanya. Nyatanya? Demi yang namanya ‘tahta’ atau ngamanin kursi kekuasaan, ribuan dusta itu rasanya udah jadi hal biasa.
Rakyat Adalah Pemegang Kekuasaan, Katanya
Terakhir, soal Oligarki. Katanya kedaulatan di tangan rakyat, tapi kok kebijakan strategis kayaknya cuma hasil deal-dealan penguasa sama pengusaha di ruang tertutup?
Inget kasus Rempang? Warga yang udah tinggal ratusan tahun dipaksa minggat pakai gas air mata demi investasi. Atau lihat PIK 2, itu kan proyek properti swasta mewah, kok tiba-tiba bisa jadi Proyek Strategis Nasional? Fasilitas negara dipakai buat proyek yang jelas-jelas bikin tembok pemisah antara si kaya dan si miskin.
Intinya gini, Teman-teman… Semua ini kayak tamparan buat kita. Kita tuh hidup di paradoks ‘Negara Katanya’. Narasi di berita bilang A, realita di lapangan bilang Z. Negara ‘katanya’ membangun, tapi nyatanya ninggalin bencana alam. Negara ‘katanya’ rakyat yang berkuasa, tapi nyatanya oligarki yang nyetir semuanya.
Solusi
Terus, kalau udah ruwet gini, solusinya apa dong?
Sebenernya kuncinya cuma satu: Balikin lagi kedaulatan ke tangan pemilik sahnya, yaitu Rakyat.
Masalah terbesar kita sekarang itu posisinya kebalik-balik. Pejabat yang harusnya melayani, malah bertingkah kayak Raja yang minta dilayani. Sementara kita rakyat yang harusnya jadi Tuan, malah sering diperlakukan kayak penumpang numpang lewat di negara sendiri.
Pemerintah dari yang paling atas sampai bawah harus sadar diri dan ‘tahu posisi’.
Logikanya simpel aja: Mereka itu ‘karyawan’ yang kita rekrut lewat pemilu dan kita gaji pakai uang pajak. Jadi, mindset-nya harus diubah total. Kalau rakyat teriak karena lapar atau diperlakukan nggak adil, itu bukan gangguan keamanan, tapi komplain dari ‘Bos’ yang harus segera diberesin.
Jadi solusinya? Pemerintah harus turun dari menara gadingnya dan mulai kerja beneran sebagai pelayan. Berhenti bikin kebijakan yang nyusahin ‘majikan’ sendiri. Karena tanpa rakyat, negara ini cuma tanah kosong tanpa kedaulatan.”
