beritax.id – Krisis kedaulatan rakyat semakin nyata dalam sistem negara Indonesia yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Desain negara yang salah telah menyebabkan proses demokrasi terdistorsi. Rakyat, yang seharusnya menjadi pemegang kekuasaan utama, kini semakin terpinggirkan dalam pengambilan keputusan. Sistem ini tidak mampu lagi mencerminkan kehendak mayoritas rakyat, sehingga kedaulatan rakyat yang seharusnya terjaga, justru terabaikan.
Krisis Kedaulatan Rakyat: Penyebab dan Dampaknya
Krisis kedaulatan rakyat terjadi ketika negara lebih mengutamakan kepentingan pejabat dan kelompok-kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat. Proses pemilihan umum yang seharusnya memberikan suara kepada rakyat, justru lebih bergantung pada kekuatan finansial. Biaya yang semakin tinggi menyebabkan hanya mereka yang memiliki dana besar yang bisa berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Akibatnya, keputusan-keputusan penting yang diambil oleh pemerintah sering kali tidak mewakili kebutuhan rakyat. Negara kehilangan fokus untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan bijaksana. Ketimpangan demokrasi ini memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada.
Tugas Negara: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa tugas negara itu ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara harus mampu menjalankan tugas-tugas ini dengan sebaik-baiknya agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang yang memiliki kekuasaan.
Namun, dalam kenyataannya, negara gagal menjalankan tugas tersebut dengan efektif. Kepentingan pejabat lebih diutamakan, sementara suara rakyat sering kali tidak didengar. Negara yang seharusnya melindungi dan melayani rakyat malah mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.
Solusi: Desain Ulang Negara Berdasarkan Kedaulatan Rakyat
Untuk mengatasi krisis kedaulatan rakyat, langkah pertama adalah mendesain ulang sistem negara agar lebih berpihak pada rakyat. Pemerintah harus memperkenalkan kebijakan yang mengurangi biaya dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat. Setiap proses pemerintahan harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa setiap suara rakyat dihargai.
Selain itu, partai politik perlu kembali pada fungsi utamanya untuk mendidik calon pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap kepentingan rakyat. Negara juga harus memperkuat sistem pemilihan yang lebih inklusif dan berbasis pada kualitas pemimpin, bukan pada kekuatan finansial.
Pendidikan politik berbasis Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan harus diperkenalkan di tingkat sekolah untuk membentuk kesadaran konstitusional sejak dini. Ini akan memastikan bahwa generasi muda memahami peran mereka dalam demokrasi dan memiliki keterampilan untuk membuat keputusan yang bijak.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan negara dapat kembali pada desain yang benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat, di mana suara rakyat menjadi penentu utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
