beritax.id– Ratusan massa dari Forum Mahasiswa dan Rakyat (FORMATx) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (3/2). Mereka menuntut lembaga antirasuah segera menindaklanjuti dugaan skandal korupsi dan kejahatan kepabeanan yang menyeret pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Aksi tersebut menyoroti nama Hendri Darnadi, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, yang diduga terlibat dalam jaringan kejahatan ekonomi terorganisir. FORMAT menuding Hendri terkait dengan impor daging ilegal serta perlindungan terhadap produksi rokok putih ilegal di Madura dan Malang.
Dugaan Jaringan Mafia Tekstil dan Kayu
Koordinator Lapangan FORMAT, Rama, menyebut praktik licik ini melibatkan sejumlah jaringan lintas sektor. Ia menyoroti indikasi manipulasi jenis dan jumlah barang (under-invoicing) oleh Jaringan Tekstil Ilegal (JIRO) di Cikarang, serta aktivitas Jaringan Kayu dan Rotan Ilegal (JALECA) di Kudus.
“Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak ekosistem industri nasional dan mengancam sumber daya alam,” ujar Rama. Ia menambahkan, Hendri Darnadi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pelanggar administratif, melainkan bagian dari mafia kepabeanan yang menggerogoti ekonomi negara.
FORMAT menyesalkan bahwa meskipun Hendri sering disebut dalam berbagai kasus, ia belum tersentuh hukum. Massa menduga ada perlindungan dari jaringan kekuasaan yang melibatkan sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan dan Bea Cukai Pusat. Mereka menekankan bahwa pembiaran terhadap kasus ini bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Empat Tuntutan Utama FORMAT
Dalam aksinya, FORMAT menyampaikan empat tuntutan kepada KPK:
- Memanggil dan memeriksa Hendri Darnadi terkait dugaan kejahatan kepabeanan.
- Menetapkan Hendri sebagai tersangka jika bukti keterlibatan terbukti.
- Membersihkan internal DJBC dari pusat hingga daerah.
- Membongkar jaringan JIRO dan JALECA beserta aktor bisnis maupun pejabat yang melindunginya.
Prinsip Partai X dalam Penegakan Hukum
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu, terutama terhadap mereka yang berperan dalam praktik kejahatan yang merugikan negara dan rakyat.
Solusi Partai X untuk Memperkuat Penegakan Hukum dan Pemerintahan yang Bersih
Partai X mengusulkan beberapa langkah untuk memperkuat penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih:
- Mengoptimalkan kinerja lembaga antikorupsi untuk menuntaskan kasus-kasus besar, termasuk di sektor kepabeanan.
- Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pemeriksaan dan penyidikan, tanpa ada perlindungan dari kekuasaan.
- Mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik bisnis yang berisiko merugikan negara dan masyarakat.
- Mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat integritas pejabat publik.
Partai X mendukung penuh langkah KPK dalam menindak tegas praktik korupsi dan kejahatan kepabeanan. Penegakan hukum yang adil dan tanpa kompromi adalah kunci untuk menjaga integritas sistem pemerintahan Indonesia.
