beritax.id – “Indonesia Emas 2026” merupakan visi ambisius yang mengklaim bahwa negara ini akan mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan pemerintahan pada tahun 2026. Namun, apakah visi ini realistis atau hanya sekadar janji yang dibalut dalam kemasan yang gemerlap? Dalam banyak kasus, kita telah melihat berbagai visi pembangunan besar yang berakhir dengan ketidakmerataan dan ketidakadilan sosial. Indonesia Emas 2026, yang tampaknya menjanjikan, perlu dilihat lebih dalam, apakah ia dapat mewujudkan kebaikan bagi seluruh rakyat atau malah menjadi strategi manipulatif untuk kepentingan segelintir pejabat dan ekonomi.
Ketimpangan Sosial dan Ketergantungan Ekonomi
Visi Indonesia Emas 2026 sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dan bonus demografi. Namun, kita harus bertanya, apakah pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan akan berdampak pada rakyat banyak? Seringkali, pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan pejabat dan perusahaan besar, sementara ketimpangan sosial semakin melebar. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, faktanya rakyat sebagian besar tetap terjebak dalam kemiskinan atau kondisi hidup yang tidak layak. Ketergantungan negara pada kebijakan luar negeri dan teknologi asing juga semakin memperburuk keadaan ini. Tanpa kemandirian ekonomi yang kuat, Indonesia Emas 2026 hanya akan menjadi sebuah mimpi tanpa realisasi.
Ilusi Partisipasi Rakyat
Pemerintah Indonesia kerap mengajak rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Namun, kenyataannya, partisipasi ini sangat terbatas. Meskipun rakyat dilibatkan dalam pemilihan umum dan mendapatkan ruang untuk berbicara, keputusan-keputusan besar seringkali tetap berada di tangan segelintir pejabat. Ilusi ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat yang merasa keputusan-keputusan yang diambil tidak mewakili kepentingan mereka. Demokrasi yang ada seharusnya mencerminkan kekuasaan rakyat, tetapi dalam prakteknya, banyak kebijakan yang justru menguntungkan kalangan tertentu dan mengorbankan kepentingan umum.
Solusi: Mengembalikan Kedaulatan Rakyat
Untuk mewujudkan Indonesia Emas yang sesungguhnya, kita perlu mengembalikan kedaulatan rakyat. Pemerintah harus menjadi pelayan rakyat, bukan penguasa. Struktur negara harus diubah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat. Negara harus mampu melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan strategis dan menjamin keadilan sosial serta ekonomi bagi semua.
Langkah-langkah yang Diperlukan:
- Pemulihan Kedaulatan Rakyat: Mengembalikan kekuasaan pengambilan keputusan ke tangan rakyat dan memastikan mereka terlibat dalam setiap kebijakan penting.
- Pemerintah Sebagai Pelayan: Pemerintah harus benar-benar menjadi pelayan rakyat yang mengutamakan akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat.
- Pembangunan dengan Keadilan: Pembangunan harus berdiri di atas dasar keadilan sosial dan ekonomi. Setiap kebijakan dan keputusan harus memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukan hanya sektor-sektor tertentu.
Kesimpulan
Indonesia Emas 2026 bukan hanya sekadar slogan untuk meraih keuntungan kekuasaan atau ekonomi. Visi ini harus didorong oleh komitmen untuk menciptakan perubahan yang nyata, terutama dalam hal mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Tanpa adanya perubahan struktural yang mendalam, Indonesia Emas 2026 hanya akan menjadi mimpi yang sulit terwujud. Negara harus mampu menjadikan rakyat sebagai pusat kekuasaan, dengan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan bersama. Hanya dengan cara ini, Indonesia Emas dapat terwujud dengan adil dan merata.
