beritax.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan peringatan keras kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN menegaskan bahwa setiap SPPG harus menerima pasokan bahan pangan dari UMKM, petani, peternak, dan nelayan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika ada penolakan, tindakan tegas akan diambil.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan bahwa SPPG tidak boleh menolak produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau hasil pertanian dan perikanan lokal. Sebaliknya, mereka harus mendukung, membina, dan mengarahkan para petani dan nelayan kecil untuk menjadi pemasok bahan pangan MBG.
Pentingnya Dukungan terhadap UMKM dan Sumber Daya Lokal
Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, pemerintah menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri. Peraturan ini juga mencakup pelibatan usaha mikro, koperasi, koperasi desa, dan BUMDesa dalam penyelenggaraan program MBG. BGN mengingatkan SPPG agar tidak mengutamakan pemasok besar yang dapat memonopoli pasokan pangan.
Ancaman Tindak Tegas bagi SPPG yang Melawan Perpres
Nanik menegaskan bahwa jika ada SPPG atau mitra yang menolak produk lokal, tindakan suspend akan diterapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan dan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat dapat terlaksana dengan baik. “Laksanakan program MBG dengan nurani, dan jangan hanya sekadar bisnis oriented,” ujar Nanik, menekankan bahwa program MBG harus sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Solusi dari Partai X: Pemberdayaan yang Terintegrasi
Partai X mendukung penuh kebijakan yang memperkuat peran UMKM dan petani dalam perekonomian negara. Menyelaraskan program pemerintah dengan upaya pemberdayaan yang inklusif dan berbasis pada keadilan sosial adalah langkah yang harus diutamakan. Pemerintah harus memastikan bahwa distribusi pangan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Tetapi benar-benar memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Partai X mengusulkan perluasan program pemberdayaan ini, termasuk pelatihan untuk UMKM dan petani, serta akses pasar yang lebih luas, untuk mendorong perekonomian rakyat secara berkelanjutan. Program MBG seharusnya menjadi titik tolak bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
