beritax.id – Regulasi pajak global semakin mempengaruhi perekonomian Indonesia. Ketergantungan pada kebijakan fiskal internasional mengurangi kemampuan negara dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan domestik. Indonesia sering kali harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh negara-negara maju melalui organisasi seperti OECD. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, dampaknya terhadap perekonomian Indonesia cukup besar dan merugikan.
Kehilangan Kedaulatan Fiskal
Salah satu dampak terbesar dari regulasi pajak global adalah hilangnya sebagian besar kedaulatan fiskal Indonesia. Negara kita lebih banyak menjadi “policy taker” daripada pembuat kebijakan. Misalnya, melalui mekanisme BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) yang ditetapkan oleh OECD, Indonesia dipaksa untuk mengikuti kebijakan pajak yang lebih menguntungkan investor asing. Padahal, kebijakan tersebut sering kali tidak sesuai dengan kepentingan ekonomi Indonesia, seperti pajak minimum global yang memberi insentif kepada investor asing, sementara sektor domestik justru semakin terbebani.
Insentif Pajak yang Tidak Seimbang
Indonesia juga harus memberikan berbagai insentif pajak untuk menarik investasi asing. Namun, insentif seperti tax holiday sering kali tidak memberikan manfaat yang proporsional bagi rakyat. Sementara perusahaan besar menikmati pembebasan pajak, rakyat Indonesia justru dibebani dengan pajak konsumsi yang semakin tinggi. Kenaikan PPN untuk menutupi kekurangan anggaran semakin memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia, di mana yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin terbebani.
Dampak terhadap Sektor Perekonomian Domestik
Peningkatan pajak konsumsi, seperti PPN, yang dikenakan pada masyarakat justru memperburuk daya beli. Sektor-sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sering kali kekurangan dana untuk berkembang. Ketika kebijakan pajak global lebih berpihak pada investor asing, Indonesia menjadi semakin terikat dengan regulasi internasional yang merugikan sektor domestik. Hal ini menghambat perekonomian Indonesia untuk berkembang secara berkelanjutan.
Solusi untuk Mengurangi Ketergantungan pada Regulasi Pajak Global
Untuk memperbaiki dampak regulasi pajak global, Indonesia perlu memperkuat kedaulatan fiskalnya. Pemerintah harus lebih selektif dalam mengikuti kebijakan pajak internasional dan memastikan kebijakan tersebut lebih berpihak pada kebutuhan nasional. Sebagai solusi, Indonesia perlu merancang kebijakan perpajakan yang lebih adil, dengan mengutamakan sektor kaya dan pengusaha besar untuk berkontribusi lebih besar pada pembangunan nasional. Selain itu, Indonesia harus meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pajak agar tidak terjadi kebocoran pendapatan yang merugikan negara.
Regulasi pajak global memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Untuk memulihkan kedaulatan fiskal, Indonesia harus merancang kebijakan pajak yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan domestik. Hanya dengan kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan, Indonesia dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
