beritax.id – Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Batuporo Timur 1, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sempat viral di media sosial setelah muncul video yang menunjukkan situasi sekolah yang sepi tanpa siswa. Terkait hal ini, Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Moh Yusuf, segera merespons dengan melakukan klarifikasi.
Menurut Yusuf, video tersebut menunjukkan kesalahpahaman terkait proses penyaluran MBG. Siswa yang menerima manfaat MBG tersebut memang mengambil makanan tersebut setelah pulang dari madrasah, bukan saat jam pelajaran di sekolah formal. “Siswa itu masuk ke sekolah pada hari Jumat, sementara pada hari-hari lainnya mereka bersekolah di madrasah,” ujar Yusuf, Kamis (22/1/2026).
Berdasarkan data Pokok Pendidikan (Dapodik), tercatat 33 siswa yang berhak menerima MBG di sekolah tersebut. Meskipun sebagian besar dari mereka bersekolah di madrasah. Yusuf menambahkan, ia menduga ada faktor luar yang menyebabkan siswa tidak dapat masuk sekolah secara rutin. Ia menyarankan untuk dilakukan dialog dengan warga sekitar untuk memastikan apakah sekolah ini masih dibutuhkan.
Tindakan Hentikan Sementara Penyaluran
Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menyebutkan bahwa penyaluran MBG ke SDN Batuporo Timur 1 telah dihentikan sementara. “Penyaluran MBG telah dihentikan sejak beberapa hari lalu hingga ada hasil pemeriksaan lebih lanjut dari Inspektorat,” jelas Sudarmanto.
Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Shavina Shavira Sampang, Hoiruman, memastikan bahwa tidak ada penyaluran MBG fiktif. “Kami sudah memvalidasi pengiriman MBG dan MoU dengan sekolah yang membuktikan bahwa siswa yang menerima memang ada,” tegas Hoiruman. Dokumentasi lengkap pengiriman MBG dan bukti lainnya telah disiapkan sebagai bukti bahwa program tersebut berjalan sesuai ketentuan.
Prinsip Partai X dalam Pendidikan dan Kesejahteraan
Penyelenggaraan program MBG dan pelayanan publik harus sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Sesuai dengan prinsip Partai X, negara memiliki tugas untuk melindungi rakyat, melayani mereka dengan adil, serta mengatur dengan cara yang transparan dan efisien. Setiap kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, tanpa ada penyimpangan atau kepentingan tertentu yang merugikan rakyat.
Solusi Partai X:
- Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap program harus dapat dipantau dan dievaluasi secara terbuka untuk memastikan bahwa bantuan sampai ke yang berhak.
- Pemberdayaan Komunitas: Program MBG perlu melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengawasan dan penerimaan manfaat agar sesuai dengan kebutuhan riil.
- Kebijakan yang Tepat Sasaran: Pemerintah harus memastikan bahwa program-program kesejahteraan, seperti MBG, sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dengan memperhatikan kondisi lapangan.
Kejadian di SDN Batuporo Timur 1 mengingatkan kita akan pentingnya pengelolaan program bantuan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Penyalahgunaan informasi atau pengelolaan yang tidak tepat sasaran dapat merugikan pihak yang membutuhkan. Pemerintah, dalam hal ini, perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan terhadap program-program publik untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.
