beritax.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ia memiliki akses penuh untuk memantau rekening tabungan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Purbaya menegaskan bahwa para pejabat pajak tidak boleh bermain-main dengan tugas mereka. Adapun mengingat ia dapat mengawasi saldo tabungan hingga pejabat eselon III.
“Pemeriksaan rekening ini penting untuk memastikan bahwa pejabat kami menjalankan tugas dengan integritas dan tidak terlibat dalam praktik yang merugikan negara,” kata Purbaya saat berbicara di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Kamis, 22 Januari 2026.
Pengawasan Ketat Demi Kepercayaan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, pengawasan terhadap pejabat negara, khususnya yang menangani urusan pajak, harus dilaksanakan secara ketat dan transparan. Negara harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara, termasuk pajak, dilakukan secara bersih dan tanpa penyimpangan.
“Pengawasan yang ketat terhadap pejabat pajak sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan,” ujar Rinto. Ia menekankan bahwa sistem yang transparan akan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Langkah Strategis untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
Purbaya juga mengungkapkan rencananya untuk melakukan rombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat DJP dan Bea Cukai. Hal ini sebagai langkah untuk membersihkan instansi tersebut dari oknum yang terlibat dalam dugaan korupsi atau gratifikasi. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk peringatan bagi pegawai lainnya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan.
“Saya tidak akan ragu memberikan sanksi tegas, baik itu mutasi atau penghentian jabatan, jika ada pegawai yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya,” tegas Purbaya.
Solusi dari Partai X
Partai X menawarkan beberapa solusi untuk memperkuat pengawasan dalam sektor pajak dan memastikan integritas pejabat pajak, antara lain:
- Meningkatkan transparansi dalam sistem pengawasan keuangan dan pelaporan pajak untuk mencegah praktik korupsi.
- Membentuk sistem insentif dan disinsentif yang jelas untuk mendorong pejabat agar bekerja dengan jujur dan profesional.
- Menyusun regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pejabat negara, termasuk di sektor pajak, tidak bisa menyalahgunakan kewenangan.
- Mengedukasi masyarakat dan pejabat mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Partai X menegaskan bahwa negara harus melindungi rakyatnya dengan memastikan bahwa setiap tindakan pejabat negara, terutama yang berkaitan dengan keuangan, dilakukan dengan integritas dan transparansi. Pengawasan yang ketat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.
