beritax.id – Krisis media sosial yang ditandai oleh banjir disinformasi, konten sensasional, dan perang narasi kini merembes ke jantung media arus utama. Redaksi yang dahulu menjadi rujukan publik perlahan ikut terseret dalam logika viral, klik, dan kepentingan kekuasaan, sehingga krisis tidak lagi sekadar terjadi di platform digital, tetapi telah berubah menjadi krisis media nasional yang menggerus kualitas informasi publik.
Tekanan persaingan dengan platform digital membuat banyak media arus utama mengubah orientasi kerja jurnalistiknya. Kecepatan mengalahkan verifikasi, popularitas mengalahkan akurasi, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan sering kali mengalahkan kepentingan publik.
Kondisi ini tampak dari:
- dominasi berita seremonial pejabat,
- minimnya laporan investigatif,
- pengulangan siaran pers tanpa kritik,
- framing yang cenderung menguntungkan pihak berkuasa.
Media yang seharusnya menjadi penjernih informasi justru ikut memperkeruh ruang publik.
Tekanan Bisnis dan Ketergantungan Iklan
Krisis model bisnis media memperparah situasi. Pendapatan iklan komersial menurun, sementara biaya produksi tetap tinggi. Dalam kondisi ini, sebagian media arus utama bergantung pada:
- anggaran publikasi pemerintah,
- iklan terselubung,
- kerja sama konten berbayar.
Ketergantungan ini membuat independensi redaksi rapuh dan membuka ruang kompromi terhadap kepentingan kekuasaan.
Tanggapan Prayogi R. Saputra: Negara Jangan Biarkan Media Menjadi Alat Kekuasaan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai krisis yang menjerat media arus utama sebagai masalah serius bagi demokrasi.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika media arus utama dibiarkan terjebak dalam krisis ekonomi dan pemerintahan hingga kehilangan independensinya, maka negara gagal melindungi rakyat dari manipulasi informasi, gagal melayani hak publik atas kebenaran, dan gagal mengatur ekosistem pers secara adil,” tegas Prayogi.
Ia menambahkan bahwa media yang lemah akan selalu mudah ditundukkan oleh kekuasaan dan modal.
Dampak Langsung bagi Publik dan Demokrasi
Terjebaknya media arus utama dalam krisis media nasional membawa sejumlah dampak nyata:
- menurunnya kepercayaan publik terhadap pers,
- melemahnya fungsi kontrol terhadap kebijakan negara,
- menyempitnya ruang kritik,
- meningkatnya polarisasi sosial,
- tumbuh suburnya disinformasi karena tidak ada rujukan tepercaya.
Dalam jangka panjang, demokrasi kehilangan salah satu penopangnya yang paling penting.
Solusi: Menyelamatkan Media, Menyelamatkan Ruang Publik
Prayogi R. Saputra mengusulkan langkah-langkah struktural untuk keluar dari krisis:
1. Reformasi sistem pembiayaan media
Mendorong dana publik non-politis, skema langganan pembaca, dan koperasi media agar redaksi tidak bergantung pada kekuasaan.
2. Transparansi iklan dan kerja sama pemerintah
Setiap bentuk konten berbayar wajib diberi label jelas dan diaudit secara terbuka.
3. Perlindungan hukum bagi jurnalis kritis
Negara harus menjamin keamanan dan kebebasan kerja jurnalistik.
4. Penguatan regulasi independensi pers
Mencegah monopoli kepemilikan media dan intervensi kekuasaan dalam redaksi.
5. Literasi media nasional
Membekali masyarakat untuk membedakan berita, opini, propaganda, dan iklan pemerintahan.
Penutup
Ketika media arus utama terjebak dalam krisis media nasional, yang terancam bukan hanya industri pers, tetapi juga hak rakyat atas informasi yang jujur dan demokrasi yang sehat.
Prayogi R. Saputra menegaskan, membenahi media berarti mengembalikan negara pada mandat dasarnya: melindungi rakyat dari manipulasi informasi, melayani publik dengan kebenaran, dan mengatur sistem media agar tetap merdeka, adil, dan bertanggung jawab.
