beritax.id — Praktik media bayaran pemerintah semakin menguat seiring meluasnya kontrak publikasi antara lembaga negara dan perusahaan pers. Di tengah krisis pendapatan industri media dan turunnya iklan swasta, kerja sama publikasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berubah dari sekadar sarana penyebaran informasi menjadi fondasi bisnis utama banyak redaksi. Konsekuensinya, batas antara berita dan promosi kian kabur.
Dalam setahun terakhir, publik dapat melihat pola pemberitaan yang seragam mengenai keberhasilan program pemerintah, stabilitas ekonomi, serta pembangunan infrastruktur. Pada saat yang sama, laporan kritis tentang masalah distribusi bantuan sosial, kenaikan pajak daerah, konflik lahan, hingga kualitas layanan publik semakin jarang tampil sebagai tajuk utama.
Ketika Kontrak Menentukan Arah Pemberitaan
Kontrak publikasi biasanya dibungkus sebagai “kerja sama sosialisasi program pemerintah”. Namun dalam praktiknya, nilai kontrak yang besar dan sifatnya berulang membuat media berada pada posisi bergantung.
Beberapa redaksi mengakui secara informal bahwa:
- liputan negatif tentang instansi mitra cenderung ditunda atau diperingan,
- investigasi anggaran publik dianggap “sensitif”,
- narasi keberhasilan pembangunan lebih diprioritaskan daripada suara warga terdampak.
Tanpa sensor tertulis, kontrak telah menjadi alat kontrol yang efektif.
Kasus Terkini: Berita Seragam, Kritik Terbatas
Sejumlah isu aktual memperlihatkan dampak kontrak publikasi:
- Program bantuan sosial 2024–2025 banyak diberitakan sebagai sukses penyaluran, sementara keluhan soal data ganda dan warga miskin yang terlewat lebih ramai beredar di media sosial.
- Kebijakan pajak dan retribusi daerah sering ditampilkan sebagai langkah “penyelamatan fiskal”, tanpa kajian mendalam tentang tekanan terhadap UMKM.
- Proyek strategis nasional diliput masif saat peresmian, tetapi persoalan penggusuran, ganti rugi, dan dampak lingkungan jarang diangkat secara serius.
Pola ini menunjukkan bagaimana kontrak publikasi mendorong media menampilkan wajah negara yang rapi, meski realitas sosial jauh lebih kompleks.
Diperkuat oleh Kebisingan Digital
Narasi dari media arus utama kemudian diperluas oleh konten kreator dan influencer berbayar di media sosial. Pesan yang sama diproduksi ulang dalam format video pendek dan infografik viral.
Hasilnya adalah ruang publik yang penuh informasi, tetapi miskin keberagaman perspektif.
Dampak terhadap Publik dan Demokrasi
Fenomena media bayaran pemerintah membawa dampak serius:
- Publik tidak memperoleh gambaran kebijakan secara utuh.
- Fungsi pengawasan pers melemah.
- Kepercayaan masyarakat terhadap media menurun.
- Demokrasi kehilangan mekanisme koreksi berbasis fakta.
Media hidup, tetapi kebenaran dipersempit.
Solusi: Memutus Ketergantungan, Memulihkan Independensi
Untuk mencegah kontrak publikasi terus melahirkan media bayaran pemerintah, diperlukan langkah nyata:
1. Transparansi Total Kontrak Publikasi
Seluruh kerja sama media–pemerintah wajib dipublikasikan: nilai kontrak, durasi, dan ruang lingkupnya.
2. Batasan Proporsi Pendapatan dari Negara
Perlu aturan yang membatasi persentase pendapatan media dari iklan dan publikasi pemerintah.
3. Label Wajib “Publikasi Berbayar”
Setiap konten hasil kontrak harus ditandai jelas sebagai advertorial.
4. Dana Independen untuk Jurnalisme Publik
Pembentukan dana abadi non-politis untuk mendukung liputan investigatif dan kepentingan publik.
5. Perlindungan bagi Redaksi Kritis
Media yang tetap kritis terhadap kebijakan harus dilindungi dari tekanan ekonomi dan pemerintahan.
Penutup
Kontrak publikasi memang membantu media bertahan secara finansial, tetapi juga melahirkan ketergantungan yang menggerus independensi. Ketika berita ditentukan oleh kontrak, bukan oleh kepentingan publik, pers kehilangan jiwanya.
Jika praktik ini dibiarkan, media tidak lagi menjadi penjaga demokrasi, melainkan bagian dari mesin pencitraan kekuasaan sementara rakyat kehilangan sumber informasi yang jujur dan berimbang.
