beritax.id – Fenomena media bayaran Indonesia semakin menguat di tengah persaingan industri pers dan ketergantungan pada belanja iklan pemerintah maupun kelompok berkepentingan. Kondisi ini mendorong sebagian media tidak lagi berfungsi sebagai penyampai fakta, melainkan sebagai alat pembentuk opini yang diarahkan. Akibatnya, publik tidak sepenuhnya memperoleh gambaran objektif tentang kondisi sosial, ekonomi, dan pemerintahan, melainkan realitas yang telah disaring sesuai pesanan.
Ketika Informasi Berubah Menjadi Instrumen Kendali
Alih-alih membuka ruang diskusi kritis, media bayaran justru menutupnya dengan narasi tunggal: stabilitas, keberhasilan, dan citra positif penguasa. Isu-isu tentang kenaikan biaya hidup, ketimpangan, atau kebijakan bermasalah sering dipinggirkan atau dibingkai secara lunak. Perlahan, masyarakat tidak lagi diajak berpikir, tetapi diarahkan untuk menerima.
Dampak Langsung bagi Demokrasi
Praktik ini berbahaya bagi demokrasi. Publik yang dikendalikan informasinya akan kesulitan mengawasi kekuasaan secara rasional. Pemilu kehilangan makna substantif karena pilihan dibentuk oleh informasi yang tidak utuh. Kepercayaan terhadap pers pun menurun, digantikan kecurigaan dan fragmentasi sosial akibat maraknya sumber informasi alternatif yang belum tentu akurat.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Tidak Boleh Mengatur Pikiran Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai media bayaran merupakan bentuk penyimpangan serius dalam tata kelola negara demokratis.
“Tugas negara itu hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Mengatur rakyat bukan berarti mengendalikan pikiran mereka lewat media bayaran. Justru negara wajib melindungi hak rakyat untuk mendapat informasi yang jujur dan utuh,” tegas Rinto.
Menurutnya, ketika negara atau penguasa membiarkan praktik media bayaran, maka yang dikorbankan adalah kedaulatan publik atas kebenaran.
Akar Persoalan: Ekonomi Media dan Budaya Kekuasaan
Rinto menjelaskan, persoalan ini muncul dari dua sumber utama: rapuhnya pembiayaan media independen dan mentalitas kekuasaan yang alergi kritik. Ketika media sulit bertahan tanpa kontrak, dan pemerintah lebih suka dipuji daripada diawasi, maka transaksi informasi menjadi hal yang dianggap wajar.
Solusi: Membebaskan Publik dari Kendali Informasi
Partai X mendorong langkah-langkah konkret untuk memutus praktik media bayaran:
- Transparansi belanja iklan dan publikasi pemerintah
Seluruh kontrak dengan media harus terbuka dan dilarang memuat pengaturan isi pemberitaan. - Penguatan regulasi independensi pers
Negara harus melindungi redaksi dari tekanan ekonomi dan pemerintah. - Dukungan terhadap media independen dan jurnalisme investigatif
Melalui insentif pajak, dana publik non-politis, dan model langganan masyarakat. - Pendidikan literasi media nasional
Agar publik mampu mengenali propaganda, framing, dan konten pesanan.
Media bayaran Indonesia bukan hanya persoalan etika jurnalistik, tetapi ancaman langsung terhadap kebebasan berpikir rakyat. Jika informasi dikendalikan, maka demokrasi hanya tinggal prosedur tanpa kesadaran. Negara harus kembali pada mandat dasarnya: melindungi rakyat dari manipulasi, melayani kebutuhan informasi yang jujur, dan mengatur tanpa menindas nalar publik.
