By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Tuesday, 13 January 2026

Wawasan eksklusif, data, dan analisis untuk para NEGARAWAN

Jelajahi Sekarang
Logo Berita X
  • Beranda
  • Berita Trending
  • Berita Terkini
  • Pilihan Editor
  • Kategori Berita
    • Agama
    • Berita Terkini
    • Ekonomi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Internasional
    • Kriminal
    • Pemerintah
    • Pendidikan
    • Seputar Pajak
    • Sosial
    • Teknologi
Font ResizerAa
  • Internasional
  • Pemerintah
  • Teknologi
  • Seputar Pajak
  • Agama
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Sosial
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
Font ResizerAa
Berita XBerita X
  • Berita Terkini
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Pemerintah
  • Teknologi
Cari Artikel
  • Beranda
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Berita Terkini
  • Ekonomi
  • Pemerintah
  • Teknologi
  • Pendidikan
  • Kriminal
© 2025 beritax.id - All Rights Reserved.
Berita X > Blog > Ekonomi > Pejabat Klaim Ekonomi Indonesia Tumbuh, Risiko Dialihkan ke Rakyat
Ekonomi

Pejabat Klaim Ekonomi Indonesia Tumbuh, Risiko Dialihkan ke Rakyat

Diajeng Maharani
Last updated: January 12, 2026 1:00 pm
By Diajeng Maharani
Share
3 Min Read
Pejabat Klaim Ekonomi Indonesia Tumbuh, Risiko Dialihkan ke Rakyat
SHARE

beritax.id — Di tengah pernyataan resmi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh, masyarakat justru menghadapi pemindahan risiko yang semakin nyata ke tingkat rumah tangga. Klaim pertumbuhan disampaikan melalui indikator makro seperti PDB, inflasi terkendali, dan stabilitas fiskal. Namun pada saat yang sama, rakyat menanggung tekanan biaya hidup, ketidakpastian kerja, dan melemahnya perlindungan sosial. Pertumbuhan hadir di angka, sementara risiko dialihkan ke warga.

Dalam beberapa waktu terakhir, publik menyaksikan penyesuaian kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mulai dari kenaikan biaya layanan dasar, meluasnya kerja kontrak dan informal, hingga kebijakan efisiensi yang mengurangi daya jangkau bantuan. Negara menenangkan pasar dan laporan, tetapi rumah tangga dipaksa beradaptasi sendiri.

Pertumbuhan Makro, Beban Mikro

Klaim ekonomi tumbuh tidak otomatis berarti kesejahteraan meningkat. Banyak keluarga hidup dari gaji ke gaji, tabungan menipis, dan daya beli tertekan. Risiko inflasi sektor tertentu, ketidakpastian pendapatan, serta biaya pendidikan dan kesehatan lebih banyak ditanggung individu, bukan dibagi melalui mekanisme perlindungan negara.

Pertumbuhan menjadi statistik, bukan bantalan.

Risiko Kerja Dipindahkan ke Pekerja

Pasar kerja menunjukkan peningkatan fleksibilitas, namun fleksibilitas itu sering berarti risiko. Kontrak jangka pendek, kerja informal, dan minimnya jaminan sosial memperbesar ketidakpastian. Alih-alih memperkuat perlindungan kerja, kebijakan cenderung membiarkan pekerja menyerap guncangan ekonomi secara mandiri.

Negara menjaga stabilitas, pekerja menanggung volatilitas.

You Might Also Like

Sri Mulyani Salah Besar Memahami Empat Sifat Nabi Muhammad SAW
Legislator PDIP Gaji Rp100 Juta/Bulan, Partai X: Rakyat Bisa Makan Apa Dulu Kalo Mereka Dapat Segitu?
Tunjangan DPR Ramai: Dari Pejabat untuk Pejabat, Rakyat Hanya Penonton
RUU Ruang Udara Disahkan, Partai X Desak Pengawasan Ketat Negara!

Efisiensi Fiskal, Ketahanan Sosial Melemah

Pengetatan anggaran dan efisiensi belanja dipresentasikan sebagai langkah kehati-hatian. Namun tanpa desain perlindungan yang memadai, efisiensi berujung pada berkurangnya layanan dan bantuan bagi kelompok rentan serta kelas menengah. Stabilitas fiskal tercapai, tetapi ketahanan sosial terkikis.

Risiko sistemik berubah menjadi risiko personal.

Kesenjangan Narasi dan Realitas

Ketika narasi pertumbuhan tidak sejalan dengan pengalaman hidup warga, kepercayaan publik tergerus. Rakyat merasa diminta menanggung beban penyesuaian demi menjaga angka-angka makro. Dalam jangka panjang, kesenjangan ini berpotensi melemahkan kohesi sosial dan legitimasi kebijakan.

Pertumbuhan yang tidak dibagi akan dipertanyakan.

Solusi: Membagi Risiko, Menguatkan Perlindungan

Agar pertumbuhan benar-benar berpihak pada rakyat, diperlukan pergeseran kebijakan yang tegas dan berkeadilan, antara lain:

  1. Memperkuat perlindungan sosial dan ketenagakerjaan, agar risiko ekonomi tidak sepenuhnya ditanggung individu.
  2. Menjamin akses layanan dasar yang terjangkau, khususnya pangan, kesehatan, dan pendidikan.
  3. Menyelaraskan kebijakan efisiensi dengan dampak sosial, sehingga penghematan tidak mengorbankan perlindungan.
  4. Mendorong penciptaan kerja berkualitas dan berupah layak, bukan sekadar fleksibilitas kerja.
  5. Mengukur keberhasilan ekonomi dari ketahanan rumah tangga, bukan hanya pertumbuhan PDB dan stabilitas makro.

Jika ekonomi Indonesia tumbuh, maka pertumbuhan itu harus mengurangi risiko hidup rakyat bukan memindahkannya. Selama risiko terus dialihkan ke warga, klaim pertumbuhan akan tetap terdengar, tetapi tidak benar-benar dirasakan.

TAGGED:Berita Trending
Share This Article
Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
Previous Article Ketika Sistem Presidensial Membawa Nasib Buruk bagi Rakyat
Next Article IKN Proyek Ambisius, Harus Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan!

Berlangganan Newsletter

Berlanggananlah buletin kami untuk segera mendapatkan artikel terbaru kami!
XFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
TiktokFollow
WhatsAppFollow

Top News

Pemerintah

Danantara, Proyek Besar Tanpa Kontrol? Partai X Pertanyakan Transparansi

February 24, 2025
Ekonomi

Bank Emas Prabowo: Solusi Ekonomi atau Kontroversi Baru?

February 24, 2025
Berita Terkini

“Indonesia Gelap” dianggap Reaksi Kaget Rakyat Soal Kebijakan, Partai X: Prabowo Harus Dengarkan Aspirasi!

February 24, 2025
Ekonomi

Heboh Seruan Tarik Dana dari Bank Karena Danantara, Partai X Soroti Transparansi

February 24, 2025

You May also Like

Seputar Pajak

Pinjam Pakai vs Sewa Menyewa: Mana yang Tepat untuk Kantor dan Gudang Perusahaan Anda? 

July 25, 2025
Pemerintah

Hilangnya Kepercayaan Rakyat Menuntut Sikap Tegas Pemerintah

December 22, 2025
Pemerintah

Bupati Aceh Mundur: Sindiran untuk Pusat?

December 9, 2025
Komisi III DPR RI menyatakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih terbuka untuk masukan publik
Pemerintah

Revisi KUHAP Dibuka untuk Umum, Partai X: Kalau Hukum Bisa Diberi Masukan, Kenapa Koruptor Malah Diberi Keringanan

July 15, 2025
Show More
  • Berita Lain:
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Hot
  • Politics
  • Renewable Energy
  • Yudizaman
  • Hotel Ayani
  • CV Hotel Wisata
Logo Berita X

Membaca Masalah, Menyajikan Solusi untuk Negeri: Sajian berita terbaru hari ini seputar politik,
hukum, kriminal, olahraga, otomotif, hingga teknologi, di Indonesia dan dunia.

Youtube Instagram X-twitter

Tentang Legalitas

Nama : PT PENERBITX INDONESIA JAYA
Nomor AHU : AHU-010653.AH.01.30.Tahun 2025
Alamat :  Muara Sarana Indah C- Jetis, Malang , Jawa Timur 
Contact Person  : 0816-633-250

  • Beriklan dengan kami
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.