beritax.id – Pemerintah berencana menaikkan margin Perum Bulog yang selama ini hanya Rp50 per kilogram beras. Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai pekerjaan rumah pemerintah.
Zulkifli Hasan menilai margin kecil membuat Bulog kesulitan menjalankan penugasan distribusi nasional. Bulog memegang peran strategis menyerap gabah, menyalurkan beras, dan menjaga stabilitas harga pangan.
Zulkifli Hasan menyebut margin Rp50 per kilogram tidak sebanding dengan beban penugasan Bulog. Dengan volume tiga juta ton beras, margin Bulog hanya sekitar Rp150 miliar per tahun.
Margin tersebut dinilai tidak cukup untuk distribusi beras ke wilayah Papua dan Maluku.
Pemerintah berencana membahas penyesuaian margin melalui rapat koordinasi khusus.
Zulkifli Hasan juga akan menyampaikan rencana tersebut kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Usulan Margin 10 Persen
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan margin fee sebesar 10 persen. Usulan ini merujuk pada skema penugasan BUMN lain seperti PLN dan Pertamina.
Rizal menilai Bulog layak mendapatkan perlakuan setara atas beban penugasan publik nasional. Margin Rp50 per kilogram telah berlaku lebih dari sebelas tahun tanpa perubahan. Akibatnya, Bulog mencatatkan potensi kerugian hingga Rp900 miliar.
Dampak terhadap Ketahanan Pangan
Rizal menjelaskan margin yang layak penting untuk menjaga keberlanjutan Perum Bulog.
Kenaikan margin diproyeksikan menghasilkan keuntungan sekitar Rp2,1 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk revitalisasi gudang dan infrastruktur pascapanen.
Penguatan logistik pangan nasional juga menjadi prioritas pemanfaatan margin. Bulog menargetkan kebijakan beras satu harga dari Sabang hingga Merauke.
Pandangan Partai X
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menyampaikan sikap. Prayogi mengingatkan tugas negara hanya tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, kebijakan margin Bulog harus berpijak pada kepentingan rakyat luas.
Negara wajib memastikan ketahanan pangan berjalan tanpa membebani masyarakat.
Bulog harus diperkuat sebagai instrumen pelayanan publik, bukan semata entitas bisnis.
Prinsip Partai X dalam Kebijakan Pangan
Prinsip Partai X menempatkan pangan sebagai hak dasar rakyat yang harus dijamin negara.
Negara berperan aktif menjaga keadilan distribusi dan stabilitas harga pangan nasional.
Pengelolaan BUMN pangan harus transparan, akuntabel, dan berorientasi kepentingan publik. Keuntungan lembaga negara wajib dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Ketahanan pangan tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan fiskal yang tidak adil.
Solusi Partai X
Partai X mendorong penyesuaian margin Bulog dilakukan secara terukur dan transparan.
Kenaikan margin harus diiringi penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja Bulog.
Negara perlu menjamin distribusi pangan merata hingga wilayah terluar dan tertinggal.
Pembiayaan penugasan publik Bulog harus bersifat berkelanjutan dan tidak membebani utang. Prayogi menegaskan kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama kebijakan pangan.
Rencana kenaikan margin Bulog mencerminkan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun kebijakan tersebut harus dikelola dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.
Partai X menegaskan negara wajib melindungi, melayani, dan mengatur pangan demi rakyat. Tanpa kebijakan berpihak, stabilitas pangan hanya menjadi angka tanpa keadilan sosial.
