beritax.id – Indonesia aman kerap digaungkan dalam berbagai pernyataan resmi, seiring laju pembangunan infrastruktur yang disebut masif dan merata. Jalan baru dibangun, proyek strategis nasional terus dikebut, dan stabilitas diklaim terjaga. Namun, di banyak daerah, rakyat justru menghadapi kenyataan yang berlawanan: banjir lumpur, longsor, dan genangan air yang merendam rumah serta memutus akses hidup.
Keamanan yang dirasakan rakyat tidak selalu sejalan dengan keamanan versi laporan pembangunan.
Pembangunan Infrastruktur Tanpa Sensitivitas Lingkungan
Dalam beberapa waktu terakhir, bencana banjir dan longsor kembali terjadi di wilayah yang berdekatan dengan proyek jalan, kawasan industri, dan pembukaan lahan skala besar. Alih fungsi daerah resapan, pemotongan kontur tanah, serta drainase yang buruk menjadikan hujan biasa berubah menjadi bencana. Jalan mungkin berdiri kokoh, tetapi lingkungan sekitar justru runtuh menanggung dampaknya.
Pembangunan terus melaju, sementara keselamatan warga tertinggal di belakang.
Rakyat Menanggung Risiko Proyek Pejabat
Saat lumpur masuk ke rumah warga dan sawah terendam, masyarakat kecil menjadi pihak pertama yang menanggung kerugian. Aktivitas ekonomi terhenti, kesehatan terancam, dan rasa aman hilang. Ironisnya, ketika bencana terjadi, yang disalahkan sering kali adalah cuaca ekstrem atau kondisi alam, bukan kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Rakyat menanggung risiko dari proyek yang tidak mereka rancang dan tidak mereka putuskan.
Negara Hadir Setelah Bencana, Bukan Sebelum
Respons pemerintah umumnya baru terlihat ketika bencana sudah terjadi. Bantuan darurat disalurkan, peninjauan lapangan dilakukan, tetapi evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan jarang dilakukan secara terbuka. Proyek tetap berjalan, pola yang sama berulang, dan bencana kembali datang di lokasi berbeda.
Keamanan akhirnya dipahami sebagai penanganan pascakejadian, bukan pencegahan.
Narasi Aman yang Mengaburkan Masalah Struktural
Label “aman” dalam pembangunan sering menutup persoalan mendasar: tata ruang yang buruk, lemahnya pengawasan lingkungan, dan kepentingan ekonomi yang lebih dominan dibanding keselamatan rakyat. Ketika narasi keberhasilan terus diproduksi tanpa koreksi kebijakan, bencana menjadi rutinitas yang dinormalisasi.
Indonesia tampak aman di atas kertas, tetapi rentan di lapangan.
Solusi: Pembangunan Harus Berpihak pada Keselamatan Rakyat
Pemerintah perlu menghentikan pendekatan pembangunan yang mengorbankan lingkungan dan keselamatan warga. Evaluasi menyeluruh terhadap proyek infrastruktur yang berdampak ekologis harus dilakukan secara transparan, termasuk peninjauan ulang tata ruang dan perizinan. Kajian lingkungan tidak boleh menjadi formalitas, melainkan dasar utama pengambilan keputusan. Negara juga harus memastikan mekanisme ganti rugi dan perlindungan bagi warga terdampak berjalan adil dan cepat. Yang tak kalah penting, masyarakat lokal harus dilibatkan sejak awal dalam perencanaan pembangunan.
Indonesia tidak bisa terus mengklaim aman sementara rakyat hidup dalam ancaman banjir dan lumpur. Pembangunan sejati bukan diukur dari panjang jalan yang dibangun, melainkan dari seberapa aman dan bermartabat rakyat yang hidup di sekitarnya.
