beritax.id – Keadaan negara hari ini menunjukkan pergeseran yang mengkhawatirkan. Negara yang semestinya berdiri di atas kontrak sosial antara rakyat dan penguasa, perlahan bergeser menjadi arena kepentingan segelintir pejabat ekonomi dan pemerintahan. Kebijakan publik kian sering lahir bukan dari kebutuhan rakyat, melainkan dari negosiasi kekuasaan dan modal.
Dalam konsep bernegara, kontrak sosial menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Negara diberi mandat untuk bekerja demi kepentingan umum. Namun dalam praktik mutakhir, mandat itu kerap terdistorsi. Rakyat hanya hadir sebagai angka statistik, sementara keputusan strategis diambil dalam ruang tertutup yang jauh dari partisipasi publik.
Ketika Kebijakan Lebih Akrab dengan Modal
Berbagai regulasi ekonomi, sumber daya alam, hingga tata ruang menunjukkan kecenderungan berpihak pada kepentingan pemilik modal besar. Proyek-proyek skala raksasa dipercepat, sementara dampak sosial dan ekologisnya ditanggung masyarakat lokal. Dalam situasi ini, negara tampak lebih setia pada kontrak oligarki dibanding kontrak sosial.
Pemilu tetap digelar, prosedur formal tetap berjalan, namun hasil kebijakan sering kali menjauh dari rasa keadilan. Demokrasi direduksi menjadi formalitas, sementara substansinya yakni keberpihakan pada rakyat terus tergerus. Ketimpangan melebar, kepercayaan publik pun menurun.
Tanggapan Prayogi R. Saputra: Negara Salah Menentukan Arah
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai pergeseran ini sebagai tanda serius krisis orientasi negara.
“Ketika kebijakan lebih melindungi kepentingan segelintir orang, itu artinya negara sedang menjauh dari kontrak sosialnya,” ujar Prayogi.
Ia mengingatkan kembali fungsi dasar negara yang kerap diabaikan.
“Tugas negara itu hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika yang dilindungi justru kepentingan oligarki, yang dilayani pejabat, dan yang diatur rakyat, maka negara sedang salah arah,” tegasnya.
Rakyat Menjadi Objek, Bukan Subjek
Menurut Prayogi, bahaya terbesar dari kontrak oligarki adalah menjadikan rakyat sekadar objek kebijakan. Aspirasi publik tidak lagi menjadi dasar utama, melainkan hambatan yang harus dikelola atau diredam.
“Negara tidak boleh berubah menjadi manajer kepentingan pejabat. Ia harus kembali menjadi pelaksana kehendak rakyat,” tambahnya.
Solusi: Mengembalikan Negara pada Kontrak Sosial
Untuk memulihkan arah keadaan negara, langkah-langkah berikut perlu segera ditempuh:
- Mengembalikan partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan strategis
- Memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan
- Membatasi pengaruh oligarki dalam regulasi dan proyek negara
- Menegakkan hukum secara adil tanpa perlindungan terhadap pejabat
- Menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur utama kebijakan
Negara tidak lahir dari kontrak pejabat, melainkan dari kesepakatan bersama seluruh rakyat. Jika kontrak sosial terus dikhianati, maka legitimasi kekuasaan akan runtuh dengan sendirinya. Mengembalikan negara ke jalur rakyat bukan pilihan, melainkan keharusan demi masa depan demokrasi dan keadilan sosial.
