beritax.id— Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo menyoroti stagnasi penerimaan negara dalam sebuah diskusi daring di Universitas Indonesia. Hashim menyampaikan harapannya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar segera memperbaiki kinerja penerimaan negara yang belum optimal.
Hashim menilai Indonesia memiliki sumber daya alam besar yang seharusnya mampu mendorong APBN surplus, bukan terus mengalami defisit. Ia menyebut lemahnya kinerja penerimaan negara berkaitan erat dengan belum optimalnya peran Direktorat Pajak dan Bea Cukai.
Sistem Penerimaan Negara Jadi Titik Rapuh
Hashim mengungkapkan temuan tersebut berdasarkan kajian potensi ekonomi Indonesia yang pernah dipimpinnya. Kajian itu menunjukkan sistem penerimaan negara menjadi salah satu titik paling rapuh dalam struktur perekonomian nasional.
Pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak dinilai belum dikelola maksimal sesuai potensi nasional. Akibatnya, rasio pajak Indonesia masih berada pada kisaran sembilan hingga dua belas persen terhadap PDB.
Angka tersebut relatif stagnan dibandingkan capaian sepuluh tahun lalu yang berada di kisaran serupa Hashim bahkan membandingkan Indonesia dengan Kamboja yang berhasil meningkatkan rasio pajak menjadi delapan belas persen.
Perbandingan itu mempertegas bahwa persoalan utama bukan pada kekayaan negara, melainkan pada tata kelola penerimaan.
Partai X: Negara Kaya Harus Kuat Secara Fiskal
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menyampaikan kritik konstruktif. Prayogi mengingatkan bahwa tugas negara sejatinya ada tiga, yakni melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, penerimaan negara yang kuat merupakan syarat mutlak agar negara mampu menjalankan ketiga tugas tersebut.Tanpa sistem penerimaan yang adil dan efektif, negara berisiko gagal melindungi kepentingan rakyat luas.
Prayogi menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen fiskal, melainkan instrumen keadilan sosial.
Prinsip Partai X dalam Tata Kelola Fiskal
Partai X berpandangan negara harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan pejabat ekonomi.
Pengelolaan pajak dan bea cukai harus menjunjung transparansi, keadilan, dan akuntabilitas publik.
Prinsip Partai X menekankan bahwa kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Negara tidak boleh kalah oleh praktik pembiaran kebocoran penerimaan dan lemahnya pengawasan aparat. Keadilan fiskal menjadi fondasi penting bagi kedaulatan ekonomi nasional.
Solusi Partai X untuk Reformasi Penerimaan Negara
Partai X mendorong reformasi menyeluruh sistem pajak dan bea cukai berbasis integritas dan profesionalisme aparat. Digitalisasi penerimaan negara harus dibarengi pengawasan independen dan keterlibatan publik.
Partai X juga menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi agar tidak membuka ruang manipulasi. Penegakan hukum fiskal harus tegas, adil, dan bebas dari intervensi kekuasaan maupun kepentingan sempit. Selain itu, insentif pajak harus diarahkan pada sektor produktif yang berdampak langsung bagi rakyat.
Penutup
Stagnasi penerimaan negara menjadi alarm serius bagi masa depan kedaulatan ekonomi Indonesia. Pemerintah dituntut berani menyesuaikan sistem agar sejalan dengan potensi kekayaan nasional.
Partai X menegaskan, negara kaya sumber daya harus kuat secara fiskal demi melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil.
