beritax.id – Sistem ketatanegaraan stabil adalah kunci utama dalam menjaga ketahanan negara di tengah dinamika pemerintahan yang terus berubah. Sebuah negara dapat tetap kokoh apabila memiliki fondasi struktural yang jelas, yang memisahkan antara kepentingan negara dan pelaksanaan pemerintahan. Negara yang memiliki sistem ketatanegaraan yang stabil cenderung lebih mampu menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.
Struktur Ketatanegaraan Iran: Pemisahan Kekuasaan untuk Ketahanan Negara
Di Iran, sistem ketatanegaraan stabil tercermin dalam pembagian kekuasaan yang jelas antara negara dan pemerintahan. Majelis Pakar berfungsi sebagai lembaga tertinggi yang memilih Pemimpin Tertinggi, yang memegang peran kunci dalam menentukan arah strategis negara. Pemimpin Tertinggi ini tidak terlibat dalam urusan pemerintahan sehari-hari, melainkan lebih fokus pada kebijakan besar seperti pertahanan dan kebijakan luar negeri.
Selain itu, Guardian Council bertugas untuk menyaring dan mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah, memastikan bahwa kebijakan negara tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. Presiden di Iran hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, bukan penentu arah dasar negara.
Struktur Ketatanegaraan Sekolah Negarawan: Kewenangan MPR dalam Menjaga Arah Negara
Di Indonesia, konsep Sekolah Negarawan juga memperkenalkan sistem yang memisahkan antara negara dan pemerintahan. Dalam sistem ini, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah lembaga tertinggi yang menentukan arah strategis negara. MPR berfungsi untuk menetapkan visi jangka panjang negara dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuan negara.
Kepala negara di Indonesia, yang dipilih oleh MPR, berada di atas presiden dan bertugas sebagai pengawas kekuasaan. Sementara itu, Presiden berfungsi sebagai pelaksana mandat rakyat yang telah disepakati oleh lembaga perwakilan. Dengan demikian, dalam konsep ini, presiden hanya berfokus pada pelaksanaan kebijakan, bukan pada penentuan arah negara.
Kesamaan Antara Iran dan Sekolah Negarawan
Sistem ketatanegaraan stabil yang diterapkan di Iran dan konsep Sekolah Negarawan di Indonesia memiliki kesamaan yang jelas dalam prinsip-prinsip dasar pembagian kekuasaan. Keduanya menekankan pemisahan antara negara yang menentukan arah dan pemerintahan yang menjalankan kebijakan. Dalam kedua sistem ini, lembaga tertinggi negara yang menentukan arah strategis jangka panjang, sedangkan presiden hanya bertugas menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan.
Di Iran, Majelis Pakar memilih Pemimpin Tertinggi dan Guardian Council mengawasi kebijakan pemerintah. Di Indonesia, MPR menetapkan arah negara, dan Kepala Negara mengawasi pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Presiden. Dalam kedua sistem ini, Presiden hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan, bukan penentu arah dasar negara.
Selain itu, kedua sistem ini juga memastikan bahwa militer tetap berada di bawah kendali lembaga yang lebih tinggi. Di Iran, Guardian Council mengawasi kebijakan militer, sementara dalam konsep Sekolah Negarawan, Dewan Keamanan Negara memiliki kewenangan yang sama untuk menjaga stabilitas negara.
Solusi untuk Indonesia: Memperkuat Sistem Pengawasan Negara
Untuk memastikan ketahanan negara yang lebih kuat, Indonesia bisa memperkuat peran MPR sebagai lembaga pengawas yang memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan arah negara. Memperjelas peran Kepala Negara yang bertugas mengawasi kebijakan akan mengurangi ketergantungan pada satu individu, yaitu Presiden, dalam menentukan arah negara.
Dengan memperkuat struktur pengawasan negara, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan negara tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh perubahan pemerintahan. Presiden harus lebih berfokus pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh MPR, sehingga arah strategis negara tetap konsisten.
Selain itu, memperkuat Dewan Keamanan Negara juga sangat penting untuk menjaga stabilitas negara. Dewan ini akan menjaga agar militer tetap menjadi alat negara, bukan alat pemerintah yang bisa disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan.
Penutup
Sistem ketatanegaraan stabil adalah fondasi utama dalam menjaga ketahanan negara. Iran dan Indonesia, meskipun memiliki sistem yang berbeda, keduanya menunjukkan pentingnya pemisahan kekuasaan antara negara dan pemerintahan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi kebijakan nasional. Indonesia dapat mencontoh prinsip ini dengan memperkuat peran MPR dan memastikan bahwa Presiden lebih fokus pada pelaksanaan kebijakan. Dengan langkah ini, Indonesia dapat membangun ketahanan negara yang lebih kuat dan berkelanjutan, meskipun menghadapi tantangan politik dan sosial yang berubah-ubah.
