beritax.id – Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menanggapi isu pemangkasan anggaran penanggulangan bencana tahun 2025 yang ramai dibicarakan publik. Isu tersebut menyebut anggaran bencana Sumut dipotong drastis dari Rp843 miliar menjadi Rp98 miliar.
Bobby mempertanyakan sumber informasi tersebut dan menegaskan bahwa angka resmi yang disetujui DPRD Sumut adalah Rp123 miliar. Ia menilai klaim angka awal mencapai Rp800 miliar tidak merujuk pada dokumen anggaran resmi yang disahkan bersama.
Bobby menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan instruksi Presiden untuk memperbaiki struktur belanja daerah. Ia menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti hilangnya dana publik. Dana efisiensi dialihkan ke Belanja Tak Terduga sesuai kebutuhan daerah.
Pos BTT digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti bonus atlet PON dan Peparnas yang belum teranggarkan sepenuhnya. BTT juga digunakan untuk penanganan darurat seperti perbaikan jembatan putus di Nias Barat. Bobby meminta publik melihat langsung dokumen APBD agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Partai X: Manajemen Bencana Harus Terbuka Dan Tepat Sasaran
Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan tugas negara itu tiga. Negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan jujur dan transparan.
Menurut Partai X, isu anggaran bencana tidak boleh menjadi ruang abu-abu yang mengurangi kepercayaan publik. Pemerintah harus menyampaikan data resmi secara terbuka agar publik memahami arah kebijakan penanggulangan bencana.
Prinsip Partai X: Anggaran Publik Adalah Milik Rakyat
Prinsip Partai X menekankan bahwa setiap rupiah dalam anggaran bencana harus berorientasi pada keselamatan masyarakat. Pemerintah harus menjamin bahwa efisiensi tidak mengurangi kesiapan daerah menghadapi bencana.
Partai X menilai bahwa pengalihan anggaran harus disertai laporan terbuka dan mekanisme pengawasan yang kuat. Transparansi wajib menjadi dasar setiap kebijakan yang menyangkut keselamatan rakyat.
Solusi Partai X: Penguatan Btt, Sistem Informasi Terbuka, Dan Audit Berkala
Solusi Partai X mendorong penguatan Belanja Tak Terduga agar dapat merespons bencana secara cepat. Pemerintah harus menerapkan sistem informasi anggaran terbuka agar masyarakat bisa mengakses data anggaran bencana.
Partai X juga mendorong audit berkala terhadap seluruh penggunaan dana bencana untuk mencegah penyimpangan. Pengawasan independen diperlukan agar setiap pengalihan anggaran tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Partai X mengingatkan bahwa anggaran bencana adalah instrumen penyelamatan publik yang tidak boleh dipolitisasi. Pemerintah harus menjaga integritas anggaran dan memastikan seluruh kebijakan efisiensi tidak mengurangi kecepatan penanganan bencana. Keterbukaan data menjadi kunci agar rakyat merasa aman dan terlindungi.
