beritax.id – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penambahan Dana Siap Pakai jika diperlukan untuk percepatan penanganan bencana. Instruksi tersebut disampaikan melalui Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta pada Rabu sore.
Ia menjelaskan tambahan anggaran mencakup institusi kunci seperti TNI dan Polri sebagai garda terdepan. Pemerintah menegaskan seluruh penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar tetap berjalan masif.
Prasetyo menyebut fokus utama pemerintah adalah kecepatan dan efektivitas respons di daerah terdampak. Presiden juga memerintahkan kementerian dan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terkait pendanaan.
Distribusi kebutuhan dasar dipastikan berjalan, termasuk pasokan pangan dan BBM untuk wilayah yang masih terisolasi. Penyaluran BBM bahkan diterjunkan dari udara ketika jalur darat terputus.
Sikap Partai X: Anggaran Tidak Cukup Tanpa Eksekusi Cepat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menegaskan negara wajib melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Ia menilai penambahan anggaran tidak otomatis menjamin percepatan pemulihan tanpa tata kelola efektif.
Ia menekankan eksekusi anggaran harus transparan agar penanganan bencana tidak tersendat. Menurutnya, kecepatan tidak boleh menghilangkan prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.
Partai X juga menyoroti pentingnya koordinasi yang rapi antara pusat dan daerah. Diana mengatakan setiap lembaga harus bekerja berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan sekadar formalitas.
Prinsip Partai X: Negara Harus Hadir dengan Efisiensi dan Transparansi
Partai X menegaskan negara adalah entitas yang wajib menjalankan kewenangan secara efektif dan efisien. Rakyat adalah pemilik kedaulatan sehingga penanganan bencana tidak boleh dipolitisasi.
Menurut Partai X, pemerintah hanyalah pelayan rakyat yang harus bekerja transparan. Kebijakan anggaran harus diarahkan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.
Partai X juga menilai tragedi ini menjadi pengingat pentingnya redesign ketatanegaraan yang berpihak pada rakyat. Keadilan dan keselamatan publik harus berdiri di atas seluruh keputusan negara.
Analisis Partai X: Kinerja Lapangan Masih Perlu Evaluasi
Partai X meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala terkait kinerja respons instansi teknis. Mereka menilai informasi lapangan menunjukkan adanya wilayah yang masih terlambat ditangani. Krisis ini disebut menguji kesiapan negara dalam membangun sistem mitigasi jangka panjang. Partai X menegaskan perbaikan struktur mitigasi harus menjadi agenda nasional.
Diana Isnaini mengingatkan bahwa korban bencana memerlukan kepastian layanan. Negara harus menghapus hambatan birokrasi demi mempercepat penyelamatan warga.
Solusi Partai X: Perbaikan Sistemik untuk Menghindari Kegagalan Berulang
Partai X menyampaikan solusi berbasis dokumen resmi penyembuhan bangsa. Pertama, musyawarah kenegarawanan empat pilar negara harus digelar untuk mengevaluasi mitigasi bencana.
Kedua, Partai X menilai diperlukan penyempurnaan aturan agar tanggung jawab negara lebih jelas. Pemisahan konsep negara dan pemerintah harus dipertegas agar mitigasi tidak bergantung rezim.
Ketiga, transformasi birokrasi digital wajib dipercepat untuk menghindari lambatnya distribusi bantuan. Sistem digital dianggap mampu menutup celah manipulasi manual dalam penanganan bencana.
Keempat, pendidikan politik publik mengenai perbedaan rezim dan negara harus diperluas. Kesadaran tersebut penting agar masyarakat tidak terjebak pada politisasi bencana.
Partai X juga mendorong penguatan lembaga keamanan negara untuk melindungi rakyat dari risiko berulang. Setiap kebijakan mitigasi harus menempatkan rakyat sebagai pusat keputusan negara.
Penutup: Percepatan Harus Sejalan dengan Transparansi
Partai X menegaskan tambahan anggaran hanya menjadi solusi jika dijalankan cepat dan transparan. Rakyat terdampak membutuhkan kepastian perlindungan, bukan sekadar janji anggaran.
Mereka meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk memastikan semua warga selamat. Negara wajib hadir tanpa jeda demi menjaga martabat dan keselamatan rakyat.
