beritax.id — Ekonomi Indonesia terus bergerak, namun arah geraknya seringkali menimbulkan pertanyaan. Harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja tersendat, dan peluang ekonomi justru lebih mudah diakses pejabat atau kelompok terdekat kekuasaan. Di tengah realitas ketimpangan ini, muncul satu pertanyaan kritis yang wajib diajukan siapa yang sebenarnya mengendalikan ekonomi Indonesia rakyat atau pejabat?
Di negara yang sehat, ekonomi dikembangkan untuk menyejahterakan rakyat. Tetapi di negara yang salah arah, ekonomi justru digunakan untuk menguatkan kekuasaan segelintir pihak. Dan ketika kekuasaan lebih besar daripada kedaulatan rakyat, maka ekonomi pun bergerak sesuai kepentingan mereka yang berada di lingkaran pejabat.
Prayogi R. Saputra: Negara Tak Boleh Menyerahkan Ekonomi kepada Kepentingan Kekuasaan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan kembali bahwa negara memiliki tiga tugas dasar: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, kegagalan negara dalam memastikan ekonomi berpihak pada rakyat terjadi ketika prinsip-prinsip dasar itu ditinggalkan.
“Jika ekonomi dikendalikan oleh pejabat atau kelompok tertentu, maka negara telah gagal dalam tugas yang paling fundamental,” ujarnya.
Prinsip Partai X menegaskan negara adalah seluruh rakyat, sedangkan pemerintah hanyalah alat rakyat. Bila alat itu bekerja untuk dirinya sendiri, ekonomi akan menyimpang dari tujuan keadilan.
Mengapa Arah Ekonomi Terlihat Tidak Ditentukan oleh Rakyat?
Beberapa keputusan ekonomi strategis seringkali dibuat berdasarkan pertimbangan pejabat, bukan kebutuhan rakyat banyak. Ketika kebijakan lahir dari kompromi pejabat, maka rakyat kehilangan kendali atas ekonomi yang seharusnya mereka miliki sebagai pemegang kedaulatan.
Inilah sumber ketimpangan ekonomi di lapangan. Ketika pejabat merasa dirinya adalah negara, maka kebijakan ekonomi yang dihasilkan lebih cenderung menguntungkan kekuasaan daripada rakyat. Inilah salah satu penyebab mengapa arah ekonomi tampak tidak diputuskan oleh rakyat.
Ekonomi tanpa moral akan melahirkan ketidakadilan struktural. Keputusan ekonomi yang tidak diuji moralitasnya sering berakhir menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan jutaan rakyat. Prinsip Partai X menekankan bahwa kebijakan negara harus dilandasi moral, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat.
Banyak kebijakan ekonomi menempatkan rakyat sebagai objek program, bukan sebagai pelaku utama. Akibatnya, rakyat tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah ekonomi, dan ketergantungan pun semakin besar.
Prinsip Partai X: Ekonomi Harus Dikendalikan oleh Rakyat, Bukan Pejabat
Prinsip-prinsip Partai X yang relevan dengan isu ini antara lain:
- Negara adalah seluruh rakyat, bukan penguasa atau pejabat.
- Kedaulatan rakyat harus menjadi sumber arah kebijakan ekonomi.
- Pemerintah harus melayani dan mengatur rakyat, bukan menguasai.
- Pancasila harus dipraktikkan sebagai sistem kebijakan, bukan slogan seremonial.
- Keadilan sosial adalah tujuan utama seluruh kebijakan ekonomi.
Selama prinsip-prinsip ini belum dijadikan pedoman, ekonomi akan lebih cenderung mengikuti kepentingan kekuasaan daripada kebutuhan rakyat.
Solusi Partai X: Mengembalikan Kendali Ekonomi kepada Rakyat
Berdasarkan dokumen resmi Partai X, berikut solusi inti untuk memastikan rakyat kembali menjadi penentu arah ekonomi:
1. Amandemen Kelima UUD 1945
Untuk mengembalikan struktur ketatanegaraan yang benar, memperjelas peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dan memastikan kebijakan ekonomi tidak dimonopoli oleh kekuasaan.
2. Pembentukan MPRS Sementara
Mekanisme transisi untuk memperbaiki sistem negara dan memastikan jalannya reformasi tidak dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan atau pejabat tertentu.
3. Pelurusan Paradigma Negara vs. Pemerintah
Pemahaman fundamental bahwa negara adalah rakyat harus menjadi fondasi setiap keputusan ekonomi. Dengan paradigma ini, pejabat tidak dapat lagi mengambil kebijakan yang merugikan rakyat.
4. Reformasi Kebijakan Ekonomi Berbasis Keadilan Moral
5. Penguatan Ekonomi Rakyat
- UMKM diperkuat sebagai tulang punggung ekonomi,
- akses produksi dan pasar diperluas,
- rantai ekonomi berbasis rakyat diperkuat,
- dan ketergantungan pada impor dikurangi.
Dengan fokus ini, rakyat mendapatkan kembali ruang untuk mengendalikan arah ekonomi.
6. Transparansi Anggaran dan Kebijakan Publik
Data ekonomi, alokasi anggaran, dan kebijakan strategis harus dibuka luas. Ketika rakyat dapat mengawasi, kekuasaan tidak bisa lagi memonopoli arah ekonomi.
Selama ekonomi lebih dikendalikan pejabat daripada rakyat, keadilan dan kesejahteraan tidak akan pernah hadir sepenuhnya. Partai X menegaskan bahwa ekonomi harus berjalan sesuai kedaulatan rakyat, bukan sesuai selera kekuasaan.
Sebab negara kuat hanya bila rakyat menjadi pemilik, bukan penonton ekonomi bangsa
