beritax.id — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendapat teguran keras dari DPR. Dadan dinilai tidak memahami mekanisme pengajuan anggaran negara yang berlaku. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Rabu (12/11/2025), Dadan menyebut membutuhkan tambahan anggaran Rp 28,6 triliun. Ia berencana mengajukan dana tambahan itu langsung ke Menteri Keuangan, tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu.
Rencana itu memicu interupsi dari sejumlah anggota DPR. Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh menegaskan, pengajuan anggaran harus melalui DPR lebih dulu, baru ke Kemenkeu.“Fungsi anggaran itu di DPR, bukan di kementerian,” kata Wafiroh.
Ia menilai, langkah Dadan menunjukkan lemahnya pemahaman pejabat terhadap prinsip dasar tata kelola anggaran negara.
Partai X: Uang Rakyat Harus Dikelola dengan Akal Sehat
Partai X menilai tindakan Kepala BGN mencerminkan budaya birokrasi yang tidak sehat. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa uang negara bukan milik lembaga, tapi milik rakyat.“Uang negara itu uang rakyat, harus dikelola dengan akal sehat dan penuh transparansi,” ujarnya tegas.
Menurutnya, pejabat yang asal minta anggaran tanpa mekanisme, berarti gagal memahami tanggung jawabnya sebagai pelayan publik.
Prayogi mengingatkan tiga tugas utama negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Kalau pejabat malah bermain-main dengan uang negara, siapa yang sebenarnya dilayani?” tanyanya.
Partai X menegaskan bahwa tata kelola anggaran harus diawasi publik, bukan hanya diaudit setelah disalahgunakan. “Transparansi itu bukan pilihan, tapi kewajiban moral pejabat negara,” lanjut Prayogi.
Birokrasi Lemah, Judi Online Malah Kuat
Di sisi lain, Partai X menyoroti lemahnya perhatian pemerintah terhadap maraknya judi online. “Negara sibuk memperdebatkan anggaran triliunan, tapi tak sigap menindak bandar judi digital,” ujar Prayogi.
Menurutnya, fenomena ini menunjukkan ketimpangan arah prioritas negara. “Masalah moral publik justru dibiarkan, sementara birokrasi berlomba memperbesar anggaran,” tambahnya.
Ia menilai, judi online kini merambah seluruh lapisan masyarakat. “Rakyat makin kehilangan pegangan, sementara pejabat malah sibuk berbagi kue anggaran,” tegasnya.
Prinsip Negara Menurut Partai X
Partai X menegaskan kembali prinsip kenegaraan bahwa pemerintah hanyalah pelayan rakyat. “Rakyat adalah pemilik negara, pejabat hanyalah sopir bus yang wajib membawa ke tujuan,” kata Prayogi.
Dalam analogi Partai X, negara ibarat bus, rakyat pemiliknya, dan pemerintah hanya pengemudi. “Kalau sopirnya ugal-ugalan, rakyat berhak menggantinya,” tegasnya.
Negara yang sehat dijalankan dengan prinsip efektif, efisien, dan transparan. Tanpa transparansi, keadilan dan kesejahteraan rakyat tidak mungkin terwujud.
Prayogi menilai, pejabat yang salah memahami posisi negara dan pemerintah berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. “Kesalahan kecil dalam birokrasi bisa berujung pada pengkhianatan besar terhadap rakyat,” ujarnya.
Solusi Partai X: Birokrasi Transparan dan Digital
Partai X menawarkan solusi konkret untuk memperbaiki tata kelola anggaran nasional.
Pertama, transformasi birokrasi digital untuk menutup celah manipulasi dan memperkuat akuntabilitas publik. Kedua, reformasi hukum berbasis kepakaran agar penegakan hukum tak bisa dipengaruhi kepentingan pejabat.
Ketiga, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman moral pejabat publik, bukan sekadar simbol upacara. Keempat, pendidikan berbasis Pancasila bagi ASN dan pejabat, agar paham tanggung jawab etisnya.
Kelima, Musyawarah Kenegarawanan Nasional oleh empat pilar bangsa intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya untuk merancang arah pembangunan moral dan sistem negara yang bersih.
“Negara tak boleh dikelola dengan sembunyi-sembunyi. Semua anggaran harus terbuka di depan rakyat,” tegas Prayogi.
Penutup: Jangan Jadikan Negara Ladang Uang
Partai X menilai kasus BGN hanyalah gejala dari penyakit lama: birokrasi tanpa integritas. “Selama pejabat merasa negara miliknya sendiri, korupsi akan terus berulang,” kata Prayogi.
Ia mengingatkan bahwa uang negara adalah titipan rakyat. “Jangan jadikan negara ladang uang. Jadikanlah negara ruang pengabdian,” ujarnya.
Partai X menutup pernyataannya dengan pesan tegas. “Negara kuat bukan karena banyak anggaran, tapi karena banyak pejabat yang jujur.”
