beritax.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengkaji penarikan cukai terhadap popok hingga tisu basah. Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis 2025–2029.
Kajian dilakukan untuk melihat potensi penerimaan negara dari barang kebutuhan rumah tangga. Barang yang dikaji mencakup diapers, alat makan dan minum sekali pakai, serta tisu basah.
Purbaya juga menyoroti kemungkinan cukai emisi kendaraan bermotor dan makanan ringan bernatrium. Langkah ini disebut sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dan cukai.
Partai X: Cukai Popok Bebani Rakyat
Partai X menilai kebijakan ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menegaskan negara jangan menambah beban rakyat.“Rakyat butuh perlindungan, bukan tambahan cukai untuk kebutuhan dasar bayi,” tegas Prayogi.
Menurutnya, kebijakan fiskal harus berdampak langsung pada kesejahteraan, bukan sekadar mengejar target penerimaan.
Ia mengingatkan, tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Kalau yang dilindungi justru pengusaha besar, negara sedang salah arah,” ujarnya.
Kritik atas Prioritas Pemerintah: Judi Online Justru Dibiarkan
Prayogi menilai pemerintah lebih sibuk mencari pajak daripada menindak sumber kerusakan sosial. “Judi online merajalela, tapi negara malah menghitung cukai popok bayi,” sindirnya.
Partai X menilai, maraknya judi online merusak tatanan moral dan ekonomi keluarga.
“Jutaan rakyat kehilangan uang dan harapan karena judi digital yang tak terkendali,” katanya.
Menurutnya, ketimpangan penegakan hukum menunjukkan lemahnya arah kebijakan negara. “Negara tegas pada popok, tapi lunak terhadap bandar judi. Ini tidak logis,” tegas Prayogi.
Prinsip Negara Menurut Partai X
Partai X menegaskan, pemerintah hanyalah pelayan rakyat, bukan penguasa. “Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pemerintah hanyalah Tenaga Kerja Indonesia,” ujar Prayogi.
Dalam pandangan Partai X, negara harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya satu: mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Negara diibaratkan seperti bus. Rakyat adalah pemiliknya, sedangkan pemerintah hanyalah sopir yang wajib membawa penumpang ke tujuan. “Kalau sopir ugal-ugalan, rakyat berhak menggantinya,” tegasnya.
Solusi Partai X: Negara Efisien, Hukum Tegak, Moral Bangsa Pulih
Partai X menawarkan sejumlah langkah konkret untuk memperbaiki arah kebijakan negara. Pertama, reformasi hukum berbasis kepakaran agar kebijakan berpihak pada rakyat, bukan pada modal. Kedua, digitalisasi birokrasi untuk mencegah kebocoran pajak dan pungutan liar.Ketiga, pendidikan moral dan berbasis Pancasila di sekolah-sekolah. “Generasi muda harus belajar bahwa negara ada untuk rakyat, bukan sebaliknya,” ucap Prayogi.
Keempat, pembentukan Musyawarah Kenegarawanan Nasional melibatkan empat pilar: intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya. Forum ini bertujuan menyatukan visi bangsa dan memperkuat arah kebijakan publik.
Kelima, pembubaran partai yang gagal mendidik rakyat dan pendaftaran ulang partai. Langkah ini, menurut Partai X, penting untuk mengembalikan marwah pemerintahan sebagai alat perjuangan rakyat.
Penutup: Negara Harus Tegak di Atas Keadilan
Partai X menegaskan, rakyat harus menjadi pusat dari setiap kebijakan fiskal. Negara yang kuat bukan karena banyak pajak, tapi karena rakyatnya sejahtera.“Cukai popok dan tisu bukan solusi. Itu tanda negara kehilangan empati,” tutup Prayogi. Ia menegaskan, pemerintah sejati bukan yang memungut sebanyak-banyaknya, tapi yang melindungi seluas-luasnya.“Kalau keadilan mati, rakyat tak lagi percaya pada negara.
Saat itu, krisis moral dan sosial hanya tinggal menunggu waktu,” pungkasnya.
