beritax.id — Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa kemakmuran sejati tidak akan lahir dari teori trickle down economics, melainkan dari semangat kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Ia mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketiganya menjadi pedoman agar kebijakan ekonomi berpihak pada kepentingan publik, bukan hanya segelintir.
Prayogi menilai bahwa kebijakan ekonomi yang terlalu mengandalkan pertumbuhan dari atas justru menciptakan ketimpangan struktural. Ia menegaskan, “Kemakmuran tidak akan menetes dari langit kekuasaan ekonomi ke tanah rakyat yang kering.”
Menurutnya, konsep trickle down telah gagal membangun kesejahteraan kolektif karena mengabaikan keadilan distributif dan akses ekonomi rakyat.
Prinsip Partai X: Kedaulatan Ekonomi untuk Semua
Dalam prinsip Partai X yang tertuang dalam dokumen arah perjuangan, rakyat adalah pemilik sah negara. Kedaulatan ekonomi berarti setiap warga negara berhak merasakan hasil pembangunan, bukan hanya menjadi penonton pertumbuhan. Pemerintah harus menjadi pengatur dan pelindung, bukan penguasa yang membiarkan rakyat berjuang sendiri di pasar bebas.
Pancasila Sebagai Arah Pembangunan Ekonomi
Prayogi menekankan pentingnya menghidupkan Pancasila sebagai sistem operasi ekonomi bangsa. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah perintah konstitusional untuk mendistribusikan kemakmuran secara adil dan merata. “Ekonomi yang berjiwa Pancasila harus menempatkan manusia sebagai pusat, bukan hanya angka pertumbuhan,” ujarnya tegas.
Solusi Partai X: Ekonomi Gotong Royong dan Inklusif
Partai X menawarkan langkah konkret untuk membangun sistem ekonomi yang berbasis keadilan dan kebersamaan, antara lain:
- Reformasi sistem fiskal agar berpihak pada rakyat dan UMKM, bukan hanya korporasi besar.
- Pembangunan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
- Digitalisasi ekonomi rakyat, agar setiap warga dapat mengakses pasar dan pembiayaan secara adil.
- Transparansi anggaran dan partisipasi publik, sebagai bentuk pengawasan rakyat terhadap kebijakan ekonomi.
- Pendidikan ekonomi berbasis nilai Pancasila, agar generasi muda memahami makna kemandirian dan solidaritas ekonomi.
Prayogi menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kemakmuran bukan sekadar pertumbuhan angka, melainkan kesejahteraan manusia. Ia menegaskan, “Negara yang adil bukan yang kaya, tapi yang memastikan semua rakyatnya hidup layak dan bermartabat.”
Dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong, Indonesia dapat kembali ke jati dirinya sebagai bangsa yang berdaulat dan berkeadilan sosial.
